Kabinet Jokowi Tak Satu Suara, Pemerintah Dinilai Tak Efektif

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri-menteri yang duduk di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo disebut menganut paham dan mengusung kepentingan yang berbeda-beda. Para kritikus menilai kabinet warna-warni tersebut menghambat presiden mewujudkan target pembangunan.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan sejumlah menteri memiliki ideologi yang saling bertolak belakang.

Ia mencontohkan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno lebih dekat dengan paham liberalisme, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terlihat menolak paham tersebut.

"Kabinet ini masih warna-warni. Karena ideologi berbeda, maka ada kepentingan yang berbeda pula," ujarnya di Jakarta, Senin (26/10).

Lihat juga: Survei CSIS: Masyarakat Inginkan Reshuffle Jilid II

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang, juga menangkap fenomena serupa pada satu tahun pemerintahan Jokowi. Ia berkata menteri Kabinet Kerja belum satu suara karena Jokowi tidak tegas dalam mengatur para menterinya.

Dalam kasus program pembangunan kereta cepat rute Jakarta-Bandung misalnya, Sebastian menyebut sejumlah menteri sebenarnya tidak setuju dengan proyek tersebut. Bahkan, ia menduga terdapat beberapa menteri yang enggan bertanggungjawab atas pelaksanaan program itu.

Di sisi lain, Sebastian melihat Menteri Rini getol mendorong program yang akan diselenggarakan dengan metode business to business serta disokong pendanaan dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Pembangunan China tersebut.

"Jika ke depan terdapat dugaan penyelewengan kewenangan dan penyalahgunaan anggaran, apakah Jokowi yang harus bertanggung jawab," ucap Sebastian.

Lihat juga: Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Reshuffle Jilid Dua

Ray menuturkan, perombakan kabinet merupakan jalan keluar untuk menyeragamkan menteri-menteri pada Kabinet Kerja. Menurutnya, melalui reshuffle para anak buah Jokowi dapat fokus mengejar tujuan pembangunan yang sama.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Saiful Munjani Research and Consulting, Djayadi Hanan, menyatakan perombakan kabinet rentan menimbulkan kegaduhan politik.

Lihat juga: Jokowi Akan Kumpulkan Ketum Parpol Sekembalinya dari AS

Jika Jokowi kembali memutuskan merombak jajaran anak buahnya, Djayadi memperkirakan mantan gubernur DKI Jakarta itu akan sibuk mengurusi pertarungan politik dan tidak bisa fokus menyelesaikan agenda pembangunan.

"Tahun depan harus fokus membangun ekonomi. Hal-hal yang potensial mengganggu stabilitas politik harus dilakukan paling tidak hingga akhir tahun ini," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Djayadi mengatakan, Jokowi sudah memiliki cukup waktu dalam setahun ke belakang untuk mempelajari perpolitikan nasional, termasuk mengenali perilaku dan pola tindak aktor politik maupun para ahli di sektor-sektor pembangunan.

Ia menyarankan agar Jokowi tidak kembali merombak Kabinet Kerja tahun depan. (bag)