Pembahasan RAPBN 2016 Bisa Tertunda

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 bakal kembali tertunda. Diketahui, rencananya RAPBN 2016 akan kembali dibahas dalam rapat paripurna Jumat (30/10). 

Menurutnya, itu dikarenakan masih ada hal yang perlu dijelaskan, seperti besarnya Penyertaan Modal Negara (PMN). "Ini masalah serius, termasuk di APBN. Kalau masalah tidak di clear kan, lebih bagus RAPBN ditunda saja," ucap Fadli di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Senin (26/10).

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku tidak ada niatan Koalisi Merah Putih menyandera pembahasan RAPBN di DPR. "Gimana mau sandera kalau belum selesai?" ujarnya.

Lihat juga: Upaya Penyisipan Dana Aspirasi Bikin Mandek RAPBN 2016

Senada, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan mengaku tidak ada niatan untuk menunda pembahasan RAPBN. Taufik mengatakan pimpinan saat ini masih menunggu sikap-sikap fraksi.

Dia meyakini 10 fraksi di DPR akan menjaga kepentingan negara yang lebih besar. Sehingga, RAPBN menjadi dasar prioritas pembangunan satu tahun ke depan.

Karenanya, Wakil Ketua DPR ini memperkirakan RAPBN tetap akan dibahas sesuai jadwal, yakni Jumat (30/10) mendatang. "Insya Allah Jumat. Tidak ada niatan (menunda), kecuali membantu pemerintah," ujar Taufik.

Lihat juga: Pengesahan RAPBN 2016 Molor

Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) menuturkan proses pembahasan masih berlangsung di Badan Anggaran dan Komisi DPR. Saat ini, ucap Setnov, pimpinan masih melihat perkembangan yang ada.

Setya enggan mengungkapkan apa saja yang mungkin nantinya menjadi kendala pembahasan RAPBN Jumat ini. Menurutnya, pembahasan RAPBN di Banggar dan komisi dapat selesai dalam satu dua hari ke depan. "Kami lihat terlebih dahulu. Ini sudah berjalan dengan baik," kata Setnov.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan saat ini ada sedikitnya empat komisi di DPR yang belum rampung melakukan pembahasan RAPBN dengan mitra kerja di pemerintah. Sebagian komisi bahkan belum menyetujui postur anggaran yang diajukan oleh Badan Anggaran DPR.

Lihat juga: Kawal RAPBN, Menkeu Tak Diajak Jokowi ke Amerika Serikat

Selain urusan teknis mekanisme pembahasan, Fahri mengakui ada banyak suara yang muncul dalam RAPBN 2016 sehingga ada sejumlah postur baru yang dianggap perlu mendapat perhatian dan pembahasan matang.

RAPBN kali ini nantinya bakal menjadi APBN pertama yang betul-betul digodok melibatkan pemerintahan Joko Widodo. Sebab selama satu tahun terakhir, pemerintahan Jokowi mengandalkan APBN-P penyempurnaan yang telah disusun selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. (bag)