DPR Tetap Masukkan Anggaran Penataan Parlemen di RAPBN 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat akan tetap memasukkan anggaran penataan kawasan parlemen di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Walaupun Presiden Joko Widodo batal menandatangani prasasti Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen, namun DPR bersikeras akan memasukan anggaran untuk proyek tersebut kedepannya.

"Kalau memasukan dalam RAPBN 2016 pasti karena sudah bagian dari rencana. Ya bertahap anggarannya," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di kawasan MPR, Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Fahri, penggunaan anggaran proyek penataan kawasan parlemen dalam APBN nantinya merupakan hak dari Sekretariat Jenderal DPR. Sebagai lembaga legislatif, DPR hanya akan membantu perumusan ide pembangunan kawasan parlemen nantinya.

Pilihan Redaksi Ahok: Semoga Pak Jokowi Bawa Kita Tak Susah Lagi di HUT ke-80 2016, Pemerintah Pasang Target Penerimaan Rp1.848,1 Triliun 2016, Pemerintah Jokowi Akan Pangkas Subsidi Rp 10,7 Triliun Jokowi Batal Teken Prasasti Peresmian Proyek Pembangunan DPR

Semula, DPR mengagendakan prasasti tersebut ditandatangani Ketua DPR Setya Novanto dan Presiden Jokowi usai sidang paripurna pada siang ini. Namun, Jokowi diketahui batal melakukan prosesi tanda tangan tersebut.

Menanggapi batalnya penandatanganan prasasti oleh Jokowi, Fahri menanggapinya dengan santai. Ia mengaku tidak kecewa dengan keputusan Jokowi yang membatalkan proses tanda tangan prasasti tadi.

"Nggak kecewa kok, biasa. Beliau lihat tadi komentar-komentarnya bagus. Dia sendiri kan mungkin baru pertama melihat kompleks DPR sedalam ini kan selama ia jadi pejabat mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden sekarang," ujarnya.

Fahri percaya proyek penataan kawasan parlemen dapat membawa manfaat yang banyak bagi Indonesia. Menurutnya, penataan kawasan MPR diperlukan agar para wakil rakyat dan anak muda tidak melupakan sejarah perjuangan dan politik di Indonesia.

"Ini yang mau kita tata pelan-pelan supaya museum itu jadi pusat belajar dan memelihara ingatan bersama," katanya.

Sumber Istana menyatakan Jokowi belum menghendaki menandatangani prasasti tersebut. Maka ketika Jokowi turun dari lantai ruangan sidang menuju museum DPR, dia langsung memasuki museum didampingi Setya dan sejumlah pejabat tinggi lain.

Jokowi dan para pejabat itu lantas melihat kondisi museum yang baru dipermak. Museum tersebut sesungguhnya menjadi semacam percontohan yang ingin diperlihatkan kepada pemerintah.

Museum itu hanya sebagian dari proyek masif yang direncanakan dibangun DPR dalam tujuh tahap. Untuk memulai proyek Penataan Kawasan Parlemen Terpadu yang nantinya akan memunculkan gedung baru, DPR memerlukan persetujuan pemerintah.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengatakan proyek besar itu merupakan upaya DPR menata kawasan parlemen. “Rencananya akan ada gedung baru. Ini sedang ditangani oleh para ahli dengan Tim Implementasi Reformasi DPR yang mendesain," ujar politikus Gerindra itu. (hel)