Setya Novanto: Persatuan Golkar Tinggal Urusan Teknis

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Setya Novanto menegaskan hasil pertemuan Silaturahmi Nasional (Silatnas) kemarin malam telah menyepakati persatuan di tubuh partai beringin. Kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono dalam hal ini sepakat untuk menyudahi dualisme kepemimpinan Partai Golkar.

Menurut Novanto, pertemuan yang dimediasi oleh Jusuf Kalla tersebut tidak hanya mempersatukan kepengurusan partai di tingkat pusat dan daerah, melainkan juga kader partai yang duduk di parlemen, baik DPR maupun DPRD.

"Sehingga dengan adanya persatuan ini tentu tinggal masalah teknis saja yang akan ditindaklanjuti," ujar Novanto saat ditemui di Gedung DPR, Senin (2/11).

Pilihan Redaksi Ical-Agung Tak Bersatu, Golkar Terancam Menjadi Ormas Pemerintah: Golkar Partai Dewasa yang Bisa Berdamai Teknis Islah Partai Golkar Masih Terus Dibicarakan Silaturahmi Nasional Bakal jadi Islah Permanen Golkar Silaturahmi Nasional Pertemukan Dua Kubu Partai Golkar

Novanto tidak menjelaskan secara rinci mengenai masalah teknis yang dia maksud. Ketua DPR itu menyerahkan sepenuhnya urusan teknis kepengurusan kepada fungsionaris Partai Golkar.

Terlepas dari urusan teknis tersebut, Novanto memastikan Silatnas Golkar telah menjadi semacam pembuka jalan bagi partai beringin untuk lebih memusatkan konsenterasi bersaing dengan partai lainnya dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah yang bakal digelar bulan depan.

"Tentu bisa berbuat banyak untuk bisa melakukan di dalam pilkada yang akan datang sehingga bisa bersama-sama satu kesatuan bersama partai-partai yang lain," kata Novanto.

Novanto memastikan Golkar nantinya tetap berdiri di luar pemerintahan dan menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih. Golkar dalam hal ini bakal tetap memberikan koreksi serta masukan kepada pemerintah secara konstruktif.

Dengan kata lain, kata Novanto, Golkar sama sekali belum punya niatan untuk masuk ke lingkaran Istana dan memberikan kontribusi dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo.

"Belum terpikir bahwa Partai Golkar itu untuk bantu di dalam kabinet, karena itu juga kewenangan dari presiden. Tentu dengan adanya persatuan ini kita bisa sama-sama memikirkan kondisi, keadaan ekonomi Indonesia, supaya persoalan ini semakin baik. Itu juga tujuan dari Partai Golkar tadi malam," kata Novanto. (Baca: Silaturahmi Nasional Partai Golkar Dianggap Kehilangan Roh)

Bukan untuk kepentingan kelompok

Relawan pendukung Jokowi, Pro-Jokowi (Projo) menyatakan setiap warga negara dan anak bangsa berhak dan punya kewajiban untuk berbuat terbaik bagi negeri sesuai kemampuannya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Projo Budi Arie Setiadi mengatakan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa sangat baik bagi energi untuk menggerakkan kemajuan.

Namun persoalannya, ujar Budi, pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang punya cita-cita perubahan. Jadi kerja sama politik dan apapun bentuknya harus dimaknai sebagai bertambahnya kekuatan perubahan bukan malah sebaliknya.

“Bukan sekadar untuk kepentingan kelompok atau golongan,” kata Budi kepada CNN Indonesia, Ahad malam (1/11). (Baca: Dukungan Golkar buat Pemerintah Dinilai Manuver Politik)

Budi melanjutkan, pemerintahan ini adalah harapan baru bagi rakyat. Kerja sama politik harus dilandasi semangat perubahan dalam berjuang untuk perbaikan nasib rakyat.

“Beda makna dan pengertiannya antara Koalisi Indonesia Hebat dan “koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK”. Pemerintahan ini kan pemerintahan presidensial dan bukan parlementer,” tuturnya.

Jadi, dia menegaskan, harusnya bentuknya koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK. “Apapun dinamika politiknya Tri Sakti dan Nawa Cita harus terwujud.” (obs/obs)