Survei: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan Merosot

Jakarta, CNN Indonesia -- Kinerja birokrasi pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang pelayanan publik dipersepsikan membaik, meskipun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan mengalami penurunan. Sejumlah menteri dinilai memiliki kinerja buruk.

Kesimpulan tersebut disampaikan CEO Lembaga Klimatologi Politik (LKP) Usman Rachman berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan di 34 provinsi pada 24-29 Oktober 2015. LKP mengambil sampel responden sebanyak 784 orang dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon.

Berdasarkan hasil riset LKP, bagian terbesar 44,3 persen publik mempersepsikan bahwa birokrasi pelayanan publik semakin baik setelah satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sebanyak 42,8 persen mempersepsikan sama saja dengan pemerintahan sebelumnya.

Sementara hanya 10,5 persen yang menyatakan bahwa birokrasi pelayanan publik di era pemerintahan Jokowi-JK semakin buruk jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Pada survei LKP Mei 2015, responden yang menyatakan semakin buruk sebesar 16,7 persen.

Pilihan Redaksi Petinggi DPR Sebut Rini Soemarno Tak Cakap Urus BUMN Jokowi Tak Ingin Ada Alasan Lambatnya Belanja Negara Serapan Anggaran Rendah, Jokowi Teriak Lagi Soal Belanja K/L Sebagai Menteri, Posisi Rini Soemarno Dianggap Lemah Survei CSIS: Masyarakat Inginkan Reshuffle Jilid II

Tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan di bidang pelayanan publik mengalami penurunan," kata Usman saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11).

Usman mengatakan, membaiknya kinerja birokrasi pelayanan publik di mata publik tidak terlepas dari berbagai program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurut temuan LKP, Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi termasuk salah satu dari lima menteri yang memiliki kinerja terbaik, yaitu dipilih 34,2 persen responden.

Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK yang juga dipersepsikan publik berkinerja baik adalah Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Dia paling banyak dipilih publik yaitu sebanyak 65,9 persen. Usman menilai kinerja Susi dinilai baik karena sering muncul di media dalam menenggelamkan kapal, terkait penindakan illegal fishing.

Setelah Susi, posisi berikutnya disusul Mendikbud Anies Baswedan, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dan Menhub Ignatius Jonan.

Menurut Usman, Menteri Anies dinilai baik kinerjanya karena program kartu pintar, seringnya blusukan, soal serapan anggaran, kurikulum 2013 yang dievaluasi, dan juga saat dia memantau sekolah di Jambi dengan cara menumpang ojek.

"Barangkali masyarakat disenangkan pada gaya-gaya yang populis," kata Usman.

Salah satu yang menarik dari temuan LKP adalah fenomena Rizal Ramli. Publik mengapresiasi dan mempersepsikan positif terhadap kinerja Menko Kemaritiman, meskipun sejumlah pengamat menudingnya bersikap vokal dan membuat kegaduhan melalui kritiknya.

"Rizal Ramli memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan yang sangat tinggi, determinasinya sangat kuat," katanya.

Di pihak lain, menteri yang dipersepsikan berkinerja paling buruk adalah Menpora Imam Nahrowi, sebanyak 49,7 persen dipilih responden. Selain dinilai gagal saat SEA Games 2015, dia juga membuat gaduh persepakbolaan nasional yang tak berujung pangkal. Menpora juga dinilai gagal dalam menyelenggarakan turnamen Piala Kemerdekaan.

"Kegaduhan dari sepakbola sampai sekarang belum selesai. Kalau toh kemarin ada piala presiden itu hanya momentum tidak setiap saat, tidak menyelesaikan akar permasalahan," kata Usman.

Menteri lain yang juga dipersepsikan berkinerja kurang baik oleh publik adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkeu Bambang Brojonegoro, Menteri KLH Siti Nurbaya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menko Sumber Daya Puan Maharani, dan Menteri ESDM Sudirman Said.

"Untuk Puan memiliki kelemahan bahwa secara organisasi daya serapnya anggaran, secara komunikasi dia tidak terlalu membuka diri terhadap pers," kata Usman.

Sedangkan munculnya nama Menkeu Bambang dan Menteri KLH Siti dipersepsikan buruk kinerjanya lantaran terkait kasus aktual yang berkaitan dengan bidang kinerjanya. Menteri Siti dinilai gagal dalam persoalan bencana kebakaran hutan, sedangkan Menteri Bambang dikaitkan dengan krisis moneter dan menurunnya nilai rupiah beberapa bulan terakhir.

(obs)