Wiranto: Jokowi Tak Banyak Kompromi dengan KIH soal Reshuffle
Resty Armenia | CNN Indonesia
Kamis, 13 Agu 2015 06:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo akhirnya melakukan reshuffle Kabinet Kerja hari ini, Rabu (12/8) di Istana Negara. Sebanyak lima menteri diganti dan satu menteri bertukar pos.
Dari reshuffle yang dilakukan, Jokowi tidak melakukan pergantian terhadap menteri-menteri yang berasal dari Partai Hanura. Ada dua menteri dari Hanura di Kabinet Kerja yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, usai pelantikan menteri Kabinet Kerja yang baru di Istana Negara menyatakan bahwa dalam reshuffle ini Jokowi tidak banyak melakukan komunikasi dan kompromi dengan partai politik yang menjadi pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Ya kan ga perlu komunikasi, presiden punya prerogatif. Saya mengatakan untuk pergantian menteri dan sebagainya presiden tidak terlalu banyak kompromi dengan siapa pun,” kata Wiranto.
Saat ditanya apakah Jokowi meminta saran ke partai pendukung, Wiranto menegaskan itu bukanlah sebuah keharusan. "Itu tidak usah saya jawab karena ini kan masalah-masalah komunikasi presiden. Saya hanya mengatakan dalam hal presiden mengganti para menteri itu hak beliau. Seandainya pun beliau tidak kompromi dengan siapapun ya tidak ada masalah. Memang secara UU kan hak beliau,” tutur mantan Panglima TNI ini.
Wiranto enggan menjawab apakah saat hendak melakukan reshuffle, Hanura mengajukan nama-nama untuk menteri baru. Wiranto menyatakan, reshuffle yang dilakukan Jokowi ini dilakukan bukan sekadar untuk menjawab keinginan publik. Reshuffle ini adalah hasil penilaian Jokowi sebagai kepala pemerintahan terhadap para pembantunya yang telah bekerja selama ini.
Hasil penilaian itu, lanjut Wiranto yang kemudian menjadi dasar reshuffle ini. “Ini harus kita terima sebagai keputusan oleh presiden yang terbaik. Kita tidak perlu banyak komentar, kita tunggu saja bagaimana kinerjanya,” ujar Wiranto.
Soal para menteri baru, Wiranto meminta agar publik tidak tergesa-gesa melakukan penilaian. Publik, ungkap Wiranto, ingin penyempurnaan kabinet dan Jokowi sudah melakukan itu. "Mari kita tunggu hasilnya bagaimana, kita lihat apakah keputusan kebijakan presiden saat ini betul-betul membuahkan satu perbaikan kinerja kabinet,” tutur Wiranto.
Penilaian soal menteri baru diberikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Gerindra ini menilai reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo agak telat dilakukan, meski hal itu adalah hak preogratif presiden.
Reshuffle ini juga serba tambah sulam dan beberapa menteri di bidang ekonomi yang tidak mendukung stimulus perkembangan ekonomi pemerintah, tidak tersentuh perombakan kabinet.
Ia mencontohkan seperti Menteri Perhubungan yang menghambat pengusaha di tengah situasi ekonomi sekarang, Menteri Keuangan yang menyulitkan subjek pajak tanpa berhasil memperluas subjek pajak, Menteri Pemuda dan Olahraga yang telah menimbulkan kekisruhan sepakbola serta Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang tidak terlihat prestasinya.
BACA FOKUS: Bongkar Pasang Menteri Jokowi (hel)
Dari reshuffle yang dilakukan, Jokowi tidak melakukan pergantian terhadap menteri-menteri yang berasal dari Partai Hanura. Ada dua menteri dari Hanura di Kabinet Kerja yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, usai pelantikan menteri Kabinet Kerja yang baru di Istana Negara menyatakan bahwa dalam reshuffle ini Jokowi tidak banyak melakukan komunikasi dan kompromi dengan partai politik yang menjadi pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya apakah Jokowi meminta saran ke partai pendukung, Wiranto menegaskan itu bukanlah sebuah keharusan. "Itu tidak usah saya jawab karena ini kan masalah-masalah komunikasi presiden. Saya hanya mengatakan dalam hal presiden mengganti para menteri itu hak beliau. Seandainya pun beliau tidak kompromi dengan siapapun ya tidak ada masalah. Memang secara UU kan hak beliau,” tutur mantan Panglima TNI ini.
Hasil penilaian itu, lanjut Wiranto yang kemudian menjadi dasar reshuffle ini. “Ini harus kita terima sebagai keputusan oleh presiden yang terbaik. Kita tidak perlu banyak komentar, kita tunggu saja bagaimana kinerjanya,” ujar Wiranto.
Soal para menteri baru, Wiranto meminta agar publik tidak tergesa-gesa melakukan penilaian. Publik, ungkap Wiranto, ingin penyempurnaan kabinet dan Jokowi sudah melakukan itu. "Mari kita tunggu hasilnya bagaimana, kita lihat apakah keputusan kebijakan presiden saat ini betul-betul membuahkan satu perbaikan kinerja kabinet,” tutur Wiranto.
Penilaian soal menteri baru diberikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Gerindra ini menilai reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo agak telat dilakukan, meski hal itu adalah hak preogratif presiden.
Reshuffle ini juga serba tambah sulam dan beberapa menteri di bidang ekonomi yang tidak mendukung stimulus perkembangan ekonomi pemerintah, tidak tersentuh perombakan kabinet.
Ia mencontohkan seperti Menteri Perhubungan yang menghambat pengusaha di tengah situasi ekonomi sekarang, Menteri Keuangan yang menyulitkan subjek pajak tanpa berhasil memperluas subjek pajak, Menteri Pemuda dan Olahraga yang telah menimbulkan kekisruhan sepakbola serta Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang tidak terlihat prestasinya.
BACA FOKUS: Bongkar Pasang Menteri Jokowi (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK