Lima Kritik PKS Untuk Pemerintahan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Pilihan Redaksi PKS Dorong 70 Program Kebangsaan di Mukernas Petinggi Koalisi Merah Putih Hadiri Mukernas PKS Presiden PKS: Kami Akan Terus Perjuangkan Pansus Asap PKS Sertakan Airin ke Panggung Pemenangan Pilkada 2015

Partai Keadilan Sejahtera tak mau ketinggalan dalam mengkritisi kinerja pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah melalui tahun pertamanya. Musyawarah Kerja Nasional ke-4 PKS pun dijadikan momen menyampaikan kritikan tersebut.

Presiden PKS Sohibul Iman mengungkapkan ada lima kritikan yang ditujukan PKS kepada pemerintahan Jokowi-JK. Pertama adalah terkait dengan perekonomian Indonesia.

Sohibul menilai, pengelolaan perekonomian Indonesia belum ditata dengan baik oleh pemerintah. Target pemerintah seperti yang dicantumkan dalam Nawa Cita pun dinilai jauh dari harapan.

"Target pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen per tahun semakin jauh dari harapan. Empat komponen pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintahan, investasi, dan ekspor mengalami pelemahan," ujar Sohibul dalam pidato politiknya, Selasa (3/11).

Masih berkaitan dengan ekonomi, kritikan kedua ditujukan kepada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh pemerintah. Menurutnya kontrol pemerintah terhadap belanja negara masih belum optimal.

Bentuk kritikan terhadap APBN ditunjukkan PKS saat DPR RI menggelar rapat paripurna pengesahan APBN 2016. Saat itu PKS memberikan 18 catatan kritis terkait RAPBN 2016.

"Namun dengan berat hati PKS memilih menerima RAPBN 2016 dengan catatan," katanya.

Catatan ketiga berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Bagi Sohibul, penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat menandakan pemerintah belum optimal.

Catatan keempat berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Sohibul memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah yang dengan tegas menegakkan hukuman mati meski mendapat tentangan dari dunia internasional.

Namun, buruknya koordinasi antar lembaga penegak hukum dianggap Sohibul sebagai nilai minus pemerintahan Jokowi-JK.

"Tidak optimalnya konsilidasi antar penegak hukum membuat agenda penegakan hukum terlihat belum solid, termasuk pemberantasan korupsi," ujarnya.

Sementara kritik terakhir adalah konsolidasi politik yang juga masih naik turun di Indonesia. Menurutnya pemerintah harus mendorong percepatan konsolidasi politik agar stabilitas politik nasionak bisa tercipta.

"Stabilitas politik nasional adalah landasan dari terbangunnya stabilitas perekonomian dan keamanan nasional, maka konsolidasi dan komunikasi politik yang intensif adalah kunci dari semuanya," kata Sohibul. (meg)