PKS Targetkan Perolehan Suara 12 Persen di Pemilu 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera baru saja selesai melaksanakan Musyarawah Kerja Nasional yang diadakan di Depok sejak kemarin, Selasa (3/11), hingga hari ini, Rabu (4/11). Dalam Mukernas ke-4 itu, PKS kembali menegaskan keinginannya menjadi partai politik papan atas pada Pemilu 2019 mendatang.

Presiden PKS, Sohibul Imam, mengungkapkan keinginan tersebut bisa tercapai dengan cara mendapat perolehan suara yang tinggi di Pemilu 2019. Target mereka nanti adalah mendapatkan lebih dari 10 persen suara.

Pilihan Redaksi PKS Sertakan Airin ke Panggung Pemenangan Pilkada 2015 Lima Kritik PKS Untuk Pemerintahan Jokowi PKS Minta Penanganan Ujaran Kebencian Tak Bungkam Kritik PKS: Korupsi Gatot Pengaruhi Perolehan Suara di Pilkada 2015

"PKS ini ingin naik kelas dari partai papan tengah menjadi partai papan atas, kami targetkan perolehan suara 12 persen di 2019," kata Sohibul dalam konferensi pers di Depok, Rabu (4/11).

Sohibul mengungkapkan angka 12 persen didapat saat PKS menggelar Munas beberapa waktu lalu. Angka tersebut pun ditentukan tidak dengan cara yang asal-asalan.

Menurut Sohibul angka 12 persen muncul setelah melihat pencapaian politik PKS di berbagai daerah yang beragam. Peta wilayah juga berpengaruh dalam munculnya angka tersebut.

Maka dari itu, pria yang menggantikan posisi Anis Matta sebagai Presiden PKS tersebut menegaskan bahwa angka 12 persen merupakan angka realistis yang bisa dicapai PKS.

"Yang di atas 12 persen banyak, yang di bawah juga banyak, kami yakin keterlibatan kader akan mengantarkan perolehan suara yang realistis," katanya.

"Kita juga melihat bagaimana konstelasi politik ke depannya."

Salah satu cara yang akan dilakukan PKS agar angka 12 persen bisa dicapai adalah dengan melakukan pencalegan sedini mungkin.

Menurutnya, kesalahan terdahulu adalah calon legislatif dipilih terlalu mepet dengan pemilu.

Waktu yang mepet tersebut disebut Sohibul menyebabkan suara yang didapat sedikit.

"Kami melihat beberapa kali pemilu ketika pencalegan terlalu dekat maka tidak ada kewenangan konstituen yg luas," kata Sohibul. (meg)