Langkah Kasasi Tegaskan Lemahnya Daya Tawar Agung Laksono

Jakarta, CNN Indonesia -- Konflik yang merundung Partai Golkar belum sepenuhnya reda. Upaya kasasi di Pengadilan Tinggi ditempuh kubu Agung Laksono kembali menegaskan hasil putusan Mahkamah Agung berkenaan sengkarut yang menimpa partai beringin dianggap belum final.

Pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, menilai putusan MA seharusnya menjadi rujukan bagi partai beringin untuk segera melakukan islah. Pasalnya, MA dalam putusannya sama sekali tak menyebut siapa pengurus Golkar yang sah.

Dalam arti lain, kata Ikrar, MA dalam putusannya tidak memutus apapun selain meminta supaya SK kepengurusan Golkar yang ada di Kemenkumham dicabut. Untuk itulah, mau tidak mau Golkar harus islah.

Lihat juga: Golkar dan Dua Kepala yang Saling Klaim Berkuasa

"Kalau kemudian kelompok Agung masih mengajukan kasasi, mungkin saja kelompok ini merasa berada dalam posisi yang lebih lemah," kata Ikrar saat dihubungi Jumat (6/11).

Musababnya, kata Ikrar, peta kekuatan kubu Aburizal Bakrie di parlemen lebih mendominasi ketimbang kubu Agung. Dengan kata lain, dalam setiap pengambilan keputusan yang menggunakan pendekatan voting, misalnya, jelas kubu Ical yang menguasai setiap suara kebijakan partai di ranah legislatif.

Upaya pendekatan kasasi akhirnya dilakukan untuk menaikkan daya tawar. Namun Ikrar menyangsikan MA mau mengubah keputusannya yang sudah keluar.

Lihat juga: Kader PPP Harap Konflik Tak Berujung Pembentukan Partai Baru

Bagaimanapun, Ikrar menilai Golkar perlu segera membenahi urusan internal partai tanpa harus memperpanjang konflik di ranah hukum. Persatuan Golkar di tingkat pusat merupakan urgensi yang tidak terelakkan mengingat Pemilihan Kepala Daerah serentak hanya tinggal menunggu hitungan pekan.

Selama elite pengurus pusat terus-terusan berseteru, kata Ikrar, jajaran pengurus partai di tingkat daerah bakal kelimpungan. Golkar pada akhirnya tidak optimal dalam memberikan bantuan dalam menggadang calon-calon kepala daerahnya.

Dengan kata lain, Ikrar menyoroti konflik Golkar yang belum menemui titik temu, maka Golkar bakal kerepotan dalam menghadapi Pilkada 2015. Terlebih, ketika ada upaya untuk memperpanjang konflik, bukan tidak mungkin Golkar pun bakal dibuat kewalahan menghadapi Pilkada 2017.

Lihat juga: Golkar Bakal Gelar Rapat Konsolidasi Besok

"Kecuali kalau tahun depan itu benar-benar ada Munas gabungan, untuk kemudian menghasilkan kepemimpinan baru yang mungkin lebih aceptable bagi semua jajaran partai Golkar," kata Ikrar.

Munas gabungan yang melibatkan dua kubu berseteru itu dianggap sebagai sebuah keharusan yang tak terelakkan. Pasalnya, Ikrar menganggap legalitas Munas Riau sudah habis dimakan usia lebih dari limat tahun. Sementara dua Munas di Bali dan Ancol sama sekali tidak mendapat pengakuan hukum.

"Jadi Munas gabungan ini mau tidak mau harus dilaksanakan. Saya melihatnya seperti itu," kata dia. (pit)