Jusuf Kalla Sebut Perombakan Kabinet Jilid II Tetap Terbuka

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, opsi perombakan kabinet atau reshuffle kabinet Jilid II tetap terbuka. Namun hingga kini belum ada pembahasan mengenai perombakan kabinet dengan Presiden Joko Widodo.

"Belum dibicarakan malah. Kan soal ini (reshuffle) selalu saya dengan presiden membicarakannya. Untuk hal yang itu belum kami bicarakan sampai saat ini. Mungkin besok, lusa, siapa tahu dibicarakan," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (6/11).

JK mengatakan, opsi perombakan akan terus terbuka. Pemerintah akan mempertimbangkan kursi menteri untuk Partai Amana Nasional (PAN) yang baru bergabung dengan koalisi pemerintah.

(Baca: PDIP Sebut Akan Ada Reshuffle Kedua)

"Tentu itu diperhatikan, dan pada waktunya nanti, kalau ada penggantian dan sesuai, cocok, tentu dipertimbangkan," tutur JK.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku telah menyerahkan sejumlah nama untuk mengisi kursi menteri di antaranya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPP PAN Asman Abdur, dan Sekretaris Jendral PAN Eddy Soeparno.

Pilihan Redaksi Gaduh Reshuffle, Parpol Diimbau Jaga Suasana Kebatinan Jokowi 'Hanya Jokowi yang Tahu Kapan Kabinet Direshuffle' Tak Ambil Pusing, PKS Serahkan Soal Reshuffle ke Jokowi Pertemuan Jokowi dan Pimpinan Parpol Koalisi Diundur

Jokowi-JK telah melakukan reshuffle pada 12 Agustus 2015 dengan memberhentikan lima menteri dan melantik lima menteri baru. Menteri yang didepak saat itu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno; ‎Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Bantah Bahas Reshuffle

Ketua DPR Setya Novanto menyanggah ada usulan kepada Jokowi untuk melengserkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, saat pertemuan di Istana, Kamis (5/11).

(Baca: Pemerintah Dinilai Perlu Reshuffle Jilid II)

"Tidak ada (bahas reshuffle). Itu hak prerogatif presiden," kata Setya di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat (6/11).

Setya mengatakan, pimpinan DPR hanya membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang telah disahkan. Salah satunya adalah penempatan modal negara yang pembahasannya dikembalikan ke komisi terkait, Komisi VI dan Komisi XI.

(Baca: Hadiri Jamuan Istana, Zulkifli Hasan Tak Bahas Reshuffle)

Sebanyak 83,5 persen alokasi dana itu akan dikucurkan kepada 26 BUMN dengan nominal mencapai Rp40,42 triliun. Sisanya akan menjadi setoran untuk lima lembaga keuangan internasional, yakni Rp3,9 triliun dan tiga badan usaha dalam bentuk non-tunai Rp5 triliun.

Pimpinan DPR sebelumnya berpendapat Rini Soemarno tak mampu mengurus BUMN. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berpendapat, usul penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp39 triliun menjadi contoh kegagalan Rini. Dia menilai PMN malah membebani keuangan negara.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahkan mengimbau Jokowi mengganti Rini karena dianggap tidak mampu membantu presiden dalam menyejahterakan rakyat Indonesia dalam setahun terakhir.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno menuturkan, permohanan alokasi PMN merupakan sinyal kuat tentang pengelolaan BUMN yang tidak kredibel.

(Baca: Apa Konsesi Bergabungnya PAN ke Pemerintahan Jokowi?)

Ditambah lagi, kata Supratikno, pendapat fraksi-fraksi di DPR pada pembahasan RAPBN 2016 menunjukkan keraguan legislatif terhadap kinerja Kementerian BUMN yang dipimpin Rini.

Untuk itu, dia turut meminta Jokowi mengevaluasi bahkan mengganti Rini dengan orang yang kredibel, independen, dan bebas dari beban partai. (rdk)