"Anggaran penyelenggaraan masih butuh pencairan. Baru 102 daerah yang pencairannya 100 persen," ujar Husni dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Persiapan Pilkada 2015 di Jakarta, Kamis (12/11).
Selain itu, ketidaksesuaian anggaran yang telah disetujui antara pemerintah daerah dan KPU dengan yang tertuang di dalam NPHD, seperti di Kabupaten Selayar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran turut disorot Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. Menurutnya, Bawaslu juga perlu mendapat fasilitas yang proporsional.
"Jangan sampai energi kami terkuras untuk apa yang bukan jadi konsentrasi kami, seperti anggaran dan SDM," tuturnya. (pit)