Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengungkapkan anggaran Pilkada 2015 belum dirasakan sepenuhnya oleh 269 daerah peserta. Dia mengatakan sebanyak 167 KPU daerah belum menerima anggaran Pilkada 100 persen.
"Anggaran penyelenggaraan masih butuh pencairan. Baru 102 daerah yang pencairannya 100 persen," ujar Husni dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Persiapan Pilkada 2015 di Jakarta, Kamis (12/11).
Menurut Husni, terhambatnya pencairan anggaran di daerah karena adanya pengurangan nilai anggaran Pilkada yang telah disetujui pemerintah daerah dengan KPU dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Selain itu, ketidaksesuaian anggaran yang telah disetujui antara pemerintah daerah dan KPU dengan yang tertuang di dalam NPHD, seperti di Kabupaten Selayar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini ada kekurangan dan tentu kami koordinasi dengan Gubernur dan sudah jelas," katanya.
"Bahkan ada beberapa daerah yang komitmen realisasi anggarannya tahun 2016," tuturnya.
Anggaran turut disorot Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. Menurutnya, Bawaslu juga perlu mendapat fasilitas yang proporsional.
"Jangan sampai energi kami terkuras untuk apa yang bukan jadi konsentrasi kami, seperti anggaran dan SDM," tuturnya.
(pit)