Perombakan Kabinet Dianggap Tidak Tepat Dalam Waktu Dekat

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menilai jika perombakan kabinet jilid II tidak tepat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, masalah politik dan ekonomi menjadi bagian yang lebih penting ketimbang membicarakan perombakan kabinet.

"Masalah ekonomi nasional, bagaimana (masalah) internasional. Termasuk politik, masalah reshuffle memang jadi bagian pembicaraan tapi presiden bilang belum waktunya," kata Wakil Presiden Jusuf  Kalla, di Jakara, Jumat (13/11).

Lihat juga: Pertemuan Jokowi-KIH Bukan Pertemuan Rahasia

Wacana perombakan kabinet untuk kali kedua mengemuka setelah adannya pertemuan yang dilakukan Koalisi Indonesia Hebat dengan Jokowi, Kamis (12/11) malam. Meski pun ada pembicaraan soal perombakan, Jusuf Kalla menilai Presiden Jokowi lebih mementingkan agenda terdekat yang dianggap lebih penting.

Tak hanya itu, saran dan pendapat pimpinan partai pun harus menjadi kajian mendalam sebelum Jokowi mengambil keputusan.

"Presiden mau ke Istanbul, saya mau ke Manila. Semalam memang itu (pembicaraan) partai-partai yang ada wakilnya di pemerintah," ujar JK.

Lihat juga: Reshuffle Memanas, FITRA Minta BUMN Tak Diisi Wakil Parpol

Hal lain yang membuat Jokowi harus menunda perombakan posisi para pembantunya adalah terkait semakin dekatnya gelaran Pilkada Serentak 2015 yang akan digelar 9 Desember.

JK pun membantah jika rumor adanya pengumuman pergantian kabinet yang akan dilakukan hari ini. "Pasti itu tidak benar. Saya makan lama, dan ngobrol-ngobrol, tidak ada itu (pembicaraan pergantian kabinet).

Lihat juga: Wantimpres: Menteri Jangan Jadi Beban Jokowi

Pertemuan Kamis malam di Istana Negara dihadiri oleh para ketua umum partai pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Sementara itu Partai Amanat Nasional tidak hadir karena, dianggap tidak menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah, meskipun sebelumnya PAN melalui Ketua Umumnya ZUlkifli Hasan, secara tegas akan mendukung pemerintah. Namun, hal itu menjadi abu-abu, saat PAN menyatakan jika mereka tidak juga keluar dari koalisi oposisi, Koalisi Merah Putih.

Lihat juga: Wantimpres: Menteri Jangan Jadi Beban Jokowi

(pit)