Pengamat Nilai Perkara Setya Bakal Pengaruhi Suara di Munas

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Kamis, 19 Nov 2015 15:59 WIB
Pengamat politik Yunarto Wijaya menyatakan perkara pemburu rente Freeport lebih bernuansa penyalahgunaan kekuasaan.
Setya Novanto temui Wapres. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai perkara dugaan lobi meminta saham PT Freeport yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto akan mempengaruhi suara-suara kader Partai Golkar di daerah. Hal itu tentu terjadi meski Ketua DPR itu belum terbukti melakukan lobi. 

Setya Novanto merupakan salah satu bakal calon yang akan bertarung dalam bursa pemilihan ketua umum Partai Golkar nantinya di Musyawarah Nasional.

"Ini ujian bagi Setya dalam berbagai jabatan. Itu akan berpengaruh pada saat Partai Golkar mencari ketua umum," ujar Yunarto saat dihubungi, Kamis (19/11).
Dia mengatakan dalam rentang waktu enam bulan, Setya menghadapi ujian yang berkaitan kepatutan sebagai pejabat publik. Dimulai dari hadirnya di acara kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilanjut dengan datang ke DPR dengan menggunakan mobil anaknya yang bermerek Jaguar, dan ditempeli plat nomor RI 6.
Dalam bulan ini, Setya pun diduga mencatut nama Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam melobi PT Freeport Indonesia, turut melobi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di pembelian pesawat amfibi untuk Indonesia dan menyurati Direktur Utama PT Pertamina untuk bayar biaya sewa ke PT Orbit Terminal Merak.

"Partai Golkar perlu personal branding juga agar institutional branding terangkat juga. DPD perlu mempertimbangkan itu," katanya.
Perkara ini sedang diproses Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menurut Totok, perkara ini jelas berbeda dengan perkara hadirnya Setya di kampanye Donald Trump. Dia berpendapat MKD tentu akan lebih berhati-hati memproses perkara ini.

Alasannya perkara ini membuat sorotan publik lebih jelas dan keras kepada MKD. Sehingga, beban MKD di perkara ini tentunya lebih berat dibandingkan perkara Trump.

"Perkara Trump kan baru berpotensi pelanggaran etika. Sementara, Freeport kan bagaimana perburuan rente penyalahgunaan kekuasaan," tuturnya. (bag)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER