KPU: Polisi Harus Jamin Keamanan Penyelenggara Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay, meminta penyelenggara pilkada di tingkat daerah untuk meningkatkan kerja sama dengan kepolisian setempat.

Hadar berkata, hal tersebut dibutuhkan untuk mencegah konflik serta memastikan kinerja KPUD tak terintimidasi kelompok tertentu.

"Kalau pada situasi seperti ini, kami langsung mengontak mereka (Mabes Polri), sehingga mereka menghubungi kepolisian di tingkat daerah. Kami juga mengingatkan agar KPU tingkat provinsi tidak hanya berkoordinasi dengan kepolisian di tingkat polres saja," ujar Hadar di Jakarta, Jumat (20/11).

Lihat juga: Polisi-TNI Daerah Tingkatkan Pengamanan Jelang Pilkada 2015

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Hadar atas penetapan yang diberikan KPU Manado terhadap pasangan calon wali dan wakil wali kota, Jimmy Rimba alias Imba dan Rogi Bobby Daud, Kamis (19/11) kemarin.

Penetapan terhadap pasangan tersebut tidak lepas dari pro dan kontra, terutama mengenai status Imba sebagai narapidana yang bebas bersyarat dari kasus korupsi yang ia lakukan tahun 2006 silam.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara mengeluarkan rekomendasi bahwa status bebas bersyarat Imba tidak memungkinkannya menjadi calon kepala daerah.

Pada saat yang bersamaan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan KPU Manado tidak melanggar aturan administrasi saat menetapkan Imba dan Bobby menjadi pasangan calon kepala daerah.

Lihat juga: Jelang Pilkada Serentak, Ratusan Pelanggaran Dilaporkan

Namun, Jumat (13/11) pekan lalu, KPU Manado memilih untuk mengikuti rekomendasi Bawaslu Sulut.

Sejak pekan lalu hingga Kamis kemarin, pendukung Imba dan Bobby berunjuk rasa dan menduduki kantor KPU Manado, menuntut jagoan mereka kembali ditetapkan menjadi pasangan calon kepala daerah.

Akhirnya, Kamis kemarin, melalui rapat pleno, KPU Manado mengabulkan tuntutan para pendukung Imba dan Bobby, dengan dasar keputusan DKPP.

Hadar berkata, anggota KPU seharusnya dapat menjalankan tugas mereka secara independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Lihat juga: KPU: Kalau Ada Pelanggaran Pilkada, Diserahkan ke Pengadilan

Hadar mohon perbagai pihak untuk tidak menekan penyelenggara pilkada termasuk meminta polisi turun tangan dalam memastikan keamanan anggota KPU.

"Kalau ada situasi di mana kami ditekan, polisi seharusnya mem-back up kami, kalau perlu mengevakuasi," tuturnya.

Hingga saat ini, Hadar berkata, KPU Pusat terus berkoordinasi dengan Mabes Polri. Kerja sama yang intensif itu, menurutnya, harus dapat menjamin anggota KPU bekerja tanpa tekanan sehingga dapat secara jernih mengambil keputusan. (sur)