Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso berharap TNI dan Polri bisa berkoordinasi dengan intelijen dalam penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Adanya koordinasi ini memungkinkan laporan yang sampai ke Presiden Joko Widodo bisa sama.
"Dalam kasus yang sama, hasilnya bisa beda antara TNI dan Polri, padahal ini mau diberikan ke Presiden. Jadi harus ada koordinasi dan diskusi," kata Sutiyoso di Rakornas Persiapan Pilkada 2015, Gedung Eco Park, Jakarta, Kamis (12/11).
Sutiyoso menggaris bawahi beberapa hal yang berpotensi konflik di Pilkada 2015, seperti potensi kecurangan yang dilakukan petahana seperti pemanfaatan kewenangan.
Selain itu menurutnya harus adanya jaminan profesionalitas dan netralitas dari penyelenggara Pilkada. Imbauan ini disampaikannya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan aparat penegak hukum.
Dia juga turut menyoroti potensi munculnya kampanye hitam. Potensi lain yang perlu diwaspadai menurutnya adalah euphoria berlebihan para pendukung yang justru dapat memicu konflik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
(sur)