Jakarta, CNN Indonesia -- Pembangunan daerah di Indonesia selama ini belum terintegrasi dengan alam dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Padahal, integrasi pembangunan antar daerah dengan DAS diperlukan untuk mencegah terjadinya musibah banjir dan kekeringan tiap tahunnya.
Naik Sinukaban, Wakil Ketua Forum DAS Nasional, mengatakan kepada CNNIndonesia bahwa perencanaan pembangunan berbasis DAS sudah ada di 118 DAS prioritas sejak 2012 silam. Namun, implementasi terkait perencanaan tersebut belum juga terwujud hingga akhir 2015.
"Halangannya karena rencana pembangunan belum dilakukan secara terintegrasi. Ada pembangunan yang dikontrakan ke pihak ketiga misal. Padahal seharusnya semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) diundang bersama-sama untuk itu," kata Sinu panggilan Naik Sinukaban di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (22/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam merencanakan pembangunan berbasis DAS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Daerah memegang peranan penting. Institusi tersebut dapat bertindak sebagai 'pemimpin' perencanaan. Seluruh SKPD atau Kementerian pun wajib dilibatkan dalam perencanaan atau implementasi pembangunan berbasis DAS di daerah.
"Artinya kita memperhatikan DAS secara utuh. Jadi ada kawasan pertanian, perindustrian, pertambangan, dan semua sektor melakukan pembangunan dan diintegrasikan sehingga tidak ada yang salah penempatannya," ujar Sinu.
Idealnya, DAS harus memasok air yang layak digunakan bagi daerah yang dilewatinya dari hulu ke hilir. Sinu mencontohkan, jika berbicara persoalan DAS di kawasan Jakarta maka pengamatan tak bisa dilakukan hanya sebatas di ibu kota saja.
"Kalau berbicara soal Kali Ciliwung itu, yang dibicarakan harusnya dari Gunung Gede Pangrango sampai Teluk Jakarta. Kita sejak dulu telah mengelola DAS, dan itu mencerminkan apa yang kita panen sekarang. Intensitas dan frekuensi bencana hidrologi selalu meningkat tiap tahun," ujarnya.
(lalu/utw)