Setya Novanto Diperiksa Mahkamah Dewan soal Freeport Hari Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menghadapi pemeriksaan perdana di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Senin (23/11), terkait dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla olehnya dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Setya dilaporkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said Senin pekan lalu ke MKD atas dugaan pelanggaran kode etik. Pelaporan tersebut disertai transkrip percakapan yang dilakukan antara Setya, R yang merupakan pengusaha, dan MS sebagai petinggi Freeport Indonesia.

Pertemuan antara Setya dan MS dilakukan lebih dari tiga kali. Laporan Sudirman merinci pertemuan ketiga yang dilakukan pada 8 Juni sekitar pukul 14.00-16.00 WIB di hotel kawasan Pacific Place Sudirman Central Business District, Jakarta.

Pada pertemuan itu, Setya menjanjikan penyelesaian terkait kelanjutan kontrak Freeport, dan meminta Freeport memberikan saham yang disebut-sebut akan diberikan kepada Jokowi dan JK. Nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan pun beberapa kali disebut dalam pertemuan tersebut.

Lihat juga: KPK Kaji Dugaan Pidana Renegosiasi Freeport

Setya dalam konferensi pers di DPR membantah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam pertemuan dengan MS tersebut. “Saya tidak membawa nama-nama mereka. Saya sangat memperhatikan kode etik di Indonesia dan Amerika Serikat, atau perusahaan AS di mana pun. (Saham) itu tidak gampang diberikan. Rp100 ribu saja betul-betul harus dilaporkan, apalagi saham,” ujar politikus Golkar itu.

Menurut Setya, dia hanya merasa prihatin soal bagi hasil Freeport untuk kepentingan masyarakat Papua. “Intinya, apa yang menjadi perhatian untuk rakyat dan merupakan kepentingan besar, menjadi hal yang harus saya sampaikan,” kata dia.

Saat ini beberapa anggota DPR telah menggulirkan mosi tidak percaya terhadap Setya. Mereka ialah Adian Napitupulu dari PDIP, Inaz Nasrullah Zubir dari Hanura, Arifin Hakim Toha dari PKB, dan Taufiqulhadi dari NasDem. Mereka semua berasal dari partai-partai pendukung pemerintah.

Mosi tidak percaya, kata Taufiqulhadi, digelontorkan sebagai bentuk dukungan moral terhadap MKD agar memproses serius dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya, sekaligus wujud tekanan untuk Setya agar mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR.

Lihat juga: Akhir Drama Freeport Ada di Tangan Jokowi

Kini kelompok penggagas mosi tidak percaya terhadap Setya itu menggalang dukungan dari anggota DPR lintas fraksi lainnya. Hari ini para inisiator direncanakan untuk mengumumkan berapa tanda tangan yang berhasil mereka kumpulkan.

Meski demikian, ujar Adian, mosi tidak percaya baru akan dibawa ke pimpinan DPR jika MKD tidak mengusut perkara Setya dengan serius. Oleh sebab itu inisiator akan lebih dulu melihat proses pemeriksaan Setya di sidang MKD.

Update: Mahkamah Kehormatan Dewan DPR hari ini belum memeriksa Setya Novanto, melainkan menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti hasil verifikasi atas bukti-bukti yang diserahkan pihak pelapor, yakni Menteri ESDM Sudirman Said. (agk)