Golkar: Setya Novanto Tak Usah Ikuti Saran Fadli Zon
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Sabtu, 21 Nov 2015 15:58 WIB
Bagikan:
url telah tercopy
Menteri ESDM Sudirman Said berjalan melewati pintu pemeriksaan keamanan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/11). Sudirman Said mendatangi Istana Kepresidenan untuk melaporkan soal hasil pertemuan menteri-menteri energi di Paris, Perancis dan telah dikukuhkannya Indonesia menjadi anggota International Energy Agency kepada Presiden Joko Widodo. (Antara Foto/Widodo S. Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya meminta Ketua DPR Setya Novanto tak melaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke pihak kepolisian, atas tudingannya pencatutan nama Joko Widodo dan Jusuf Kalla kepada PT Freeport Indonesia.
Tantowi menilai, dilibatkannya kepolisian malah akan memperkeruh perkara yang saat ini tengah ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Tunggu dulu proses penyelidikan MKD. Kalau bisa diselesaikan dengan baik disana, tidak perlu melebar kemana-mana lagi," ujar Tantowi saat dihubungi, Sabtu (21/11).
Menurutnya, Setya juga tidak perlu melaporkan perkara ini ke Kepolisian apabila nantinya MKD memutuskan dirinya terbukti menjual nama kepala pemerintahan demi mendapatkan 20 persen saham dari PT Freeport Indonesia.
Dia menilai nantinya Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Ical tersebut harus mengikuti apapun yang nantinya diputuskan MKD. Setya terancam pemberhentian sementara bahkan permanen apabila terbukti menjual nama presiden untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
"SN harus patuh pada putusan MKD. Tidak usah (melapor ke kepolisian). Gaduhnya jadi semakin panjang," katanya.
Hal serupa disampaikan Politikus Partai Golkar kubu Agung Laksono, Dave Laksono. Dia menilai sebaiknya Setya membuktikan diri tak bersalah di MKD, daripada merunyamkan perkara ini dengan melaporkan Menteri Sudirman ke polisi.
"Hasil dari situ bisa dijadikan alasan (perlu tidaknya) untuk melaporkan Sudirman Said," kata Dave.
Sabtu (21/11) pagi, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan Setya, melaporkan Menteri Sudirman ke polisi. Menurutnya, Setya adalah korban operasi intelijen yang berujung pada polemik opini publik mengenai tuduhan pencatutan nama Presiden Joko Widodo terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Politikus Partai Gerindra ini berpendapat Setya telah dijebak sedemikian rupa sehingga terlibat di pertemuan yang telah dirancang secara matang. Ketua parlemen itu diundang Freeport dan direkam percakapannya.
Skema ini, ujar Fadli, merupakan hasil rembukan dengan jajaran elit partai Koalisi Merah Putih. Disana, Setya membeberkan sejumlah kejanggalan dengan rekaman percakapan yang kadung beredar ke ranah publik tersebut.
Menurut Novanto, kata Fadli, hasil rekaman yang beredar itu telah banyak diedit dan ada bagian dari potongan percakapan yang terkesan disamarkan. Selain itu, Novanto sama sekali tidak menyinggung permintaan saham sebagaimana yang digaduhkan media.