Ahok: Jumat Ini Mungkin Ada Pemecatan Kepala Dinas Jakarta
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Selasa, 24 Nov 2015 10:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa kesal karena penyusunan anggaran suku dinas masih tidak sesuai dengan keinginannya. Bahkan, Ahok berniat melakukan pemecatan terhadap beberapa kepala dinas di DKI Jakarta.
"Mungkin pada Jumat akan ada pemecatan kepala dinas," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/11).
Ahok menegaskan bahwa kepala dinas yang dia maksud adalah orang-orang yang terlihat sudah tidak benar dalam menjalankan tugasnya. Sayangnya, Ahok enggan membocorkan siapa dan berapa kepala dinas yang akan dia pecat.
"Saya tidak tahu berapa orang tapi yang sudah kelihatan tidak benar akan di-staf-kan saja," kata Ahok.
Ahok menjelaskan keputusannya untuk melakukan demosi atau penurunan jabatan ditengarai oleh banyaknya permainan anggaran yang terjadi pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015. Permainan tersebut dikemas dalam penunjukkan langsung terhadap pengadaan barang-barang.
Menurut Ahok, dalam setiap penganggaran ada sekitar 40 ribu kegiatan untuk pengadaan barang, dan itu biasanya dipilih menggunakan sistem penunjukkan langsung. Sistem tersebut, kata Ahok bisa menghabiskan dana mencapai Rp 1 triliun.
"Tunjuk langsung itu namanya bagi-bagi. Makanya tidak heran ada laporan akhir tahun," kata Ahok.
Sebelumnya sejumlah kepala dinas terkena amarah Ahok saat dia mengevaluasi penyusunan Kebijakan Umum APBD- Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Beberapa kepala dinas yang kena semprot Ahok adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pendidikan.
Ahok menilai kegiatan Dinas Pariwisata dan Budaya lebih mementingkan penyelenggaraan acara festival dibanding membenahi objek-objek pariwisata.
Ahok juga menilai dalam beberapa tahun terakhir, Disparbud juga melupakan hal-hal penting lain seperti revitalisasi museum. Oleh sebab itu, Ahok menegaskan akan mengurangi jatah anggaran Disparbud dalam R-APBD 2016.
Sementara untuk Dinas Pendidikan, beberapa hal jadi sorotan Ahok mulai dari dari mulai honor guru bahasa Inggris hingga upah petugas perbaikan sekolah.
"Mereka (Dinas Pendidikan) mengundang pengajar bahasa inggris sebanyak 20 orang dengan biaya di bawah Rp 200 juta," kata kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/11).
Kegiatan tersebut menurut Ahok dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Hal itu dicurigai Ahok karena dinilainya terlalu mahal.
Menurutnya, penunjukan langsung untuk kegiatan bernilai di bawah Rp 200 juta memang banyak yang disalahgunakan oleh para pemain anggaran.
Selain itu, Ahok juga menyoroti anggaran honor untuk orang yang merawat gedung pendidikan. Seharusnya, kata Ahok, orang-orang tersebut sudah tidak perlu lagi diberikan honor.
Nyatanya, masih menemukan adanya pemberian upah kepada orang-orang tersebut dengan cara memanipulasi nama dari tenaga honorer tersebut.
"Mereka masih memasukkan dengan menggunakan nama tenaga ahli progammer," kata Ahok.
Upah tenaga honorer tersebut untuk satu orang Rp 400 ribu. Upah ini dikalikan jumlah hari kerja dan jumlah lokasi yang didatangi pekerja honorer ini. (utd)
"Mungkin pada Jumat akan ada pemecatan kepala dinas," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/11).
"Saya tidak tahu berapa orang tapi yang sudah kelihatan tidak benar akan di-staf-kan saja," kata Ahok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ahok, dalam setiap penganggaran ada sekitar 40 ribu kegiatan untuk pengadaan barang, dan itu biasanya dipilih menggunakan sistem penunjukkan langsung. Sistem tersebut, kata Ahok bisa menghabiskan dana mencapai Rp 1 triliun.
Ahok menilai kegiatan Dinas Pariwisata dan Budaya lebih mementingkan penyelenggaraan acara festival dibanding membenahi objek-objek pariwisata.
Ahok juga menilai dalam beberapa tahun terakhir, Disparbud juga melupakan hal-hal penting lain seperti revitalisasi museum. Oleh sebab itu, Ahok menegaskan akan mengurangi jatah anggaran Disparbud dalam R-APBD 2016.
"Mereka (Dinas Pendidikan) mengundang pengajar bahasa inggris sebanyak 20 orang dengan biaya di bawah Rp 200 juta," kata kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/11).
Kegiatan tersebut menurut Ahok dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Hal itu dicurigai Ahok karena dinilainya terlalu mahal.
Menurutnya, penunjukan langsung untuk kegiatan bernilai di bawah Rp 200 juta memang banyak yang disalahgunakan oleh para pemain anggaran.
Selain itu, Ahok juga menyoroti anggaran honor untuk orang yang merawat gedung pendidikan. Seharusnya, kata Ahok, orang-orang tersebut sudah tidak perlu lagi diberikan honor.
Nyatanya, masih menemukan adanya pemberian upah kepada orang-orang tersebut dengan cara memanipulasi nama dari tenaga honorer tersebut.
"Mereka masih memasukkan dengan menggunakan nama tenaga ahli progammer," kata Ahok.
Upah tenaga honorer tersebut untuk satu orang Rp 400 ribu. Upah ini dikalikan jumlah hari kerja dan jumlah lokasi yang didatangi pekerja honorer ini. (utd)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK