Penunjukan 12 Menteri Urus Luar Negeri Dinilai DPR Mubazir
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Selasa, 24 Nov 2015 15:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris, mengaku bingung dengan langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk 12 menteri menjadi penanggung jawab untuk menindaklanjuti kerjasama di negara tertentu.
Menurut Charles, dalam konteks hubungan luar negeri, sudah ada menteri yang bertanggungjawab mengemban hal itu. Menteri bersangkutan ditunjang dengan duta besar di masing-masing negara.
"Saya bingung alasan menteri-menteri diluar Menteri Luar Negeri menjadi penanggung jawab hubungan luar negeri," kata Charles di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, penunjukan ini bisa menimbulkan tumpang tindih dengan kerja diplomat-diplomat yang sudah ditugaskan. Dia pun menyarankan agar presiden lebih mengoptimalkan peran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia.
"Saya rasa ini hal yang perlu dikaji ulang dan seharusnya Presiden lebih mengoptimalkan infrastruktur diplomatik kita yang sudah ada," kata Charles.
Charles menyebutkan, wacana ini belum pernah dibahas sebelumnya di DPR. Dia sendiri baru mendengar dari pemberitaan di media. Sehingga, pada akhirnya, dia menilai penunjukan ini juga akan menjadi hal yang mubazir.
"Menurut saya, ini sesuatu yang akhirnya mubazir. Kalau begitu, kita tidak perlu punya Menteri Luar Negeri," ungkap Charles.
Charles menyarankan, Presiden lebih baik mengganti menteri yang membidangi luar negeri, jika tidak puas dengan kinerjanya dibandingkan dengan menunjuk 12 menteri lain sebagai penanggungjawab.
"Kalau begini caranya, mengecilkan kerja diplomat-diplomat kita, baik di dalam maupun luar negeri," ujar Charles.
Ditemui terpisah, Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR Ahmad Muzani menilai penunjukan 12 menteri itu sebagai hak preogratif Presiden. Meski dia pun melihat akan ada sedikit tumpang tindih dengan kerja Menteri Luar Negeri.
Namun, Ahmad mengaku tidak tahu jika hak itu akan mengecilkan peran dan wewenang dari diplomat.
"Saya tidak tahu, mungkin Presiden anggap diplomat tak maksimal," kata Muzani.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk beberapa menteri Kabinet Kerja yang secara khusus diutus untuk menangani tindaklanjut kerjasama dengan negara-negara sahabat tertentu.
"Presiden juga memutuskan menteri yang diberi tanggungjawab tambahan sebagai menteri penghubung untuk masing-masing negara. Apabila ada persoalan atau hal yang berkaitan dengan investasi, perizinan, dan hal yang menyangkut negara itu, maka menteri inilah yang diminta untuk menyelesaikan," ujar Pramono di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (23/11). (utd)
Menurut Charles, dalam konteks hubungan luar negeri, sudah ada menteri yang bertanggungjawab mengemban hal itu. Menteri bersangkutan ditunjang dengan duta besar di masing-masing negara.
"Saya bingung alasan menteri-menteri diluar Menteri Luar Negeri menjadi penanggung jawab hubungan luar negeri," kata Charles di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Charles menyebutkan, wacana ini belum pernah dibahas sebelumnya di DPR. Dia sendiri baru mendengar dari pemberitaan di media. Sehingga, pada akhirnya, dia menilai penunjukan ini juga akan menjadi hal yang mubazir.
"Kalau begini caranya, mengecilkan kerja diplomat-diplomat kita, baik di dalam maupun luar negeri," ujar Charles.
Ditemui terpisah, Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR Ahmad Muzani menilai penunjukan 12 menteri itu sebagai hak preogratif Presiden. Meski dia pun melihat akan ada sedikit tumpang tindih dengan kerja Menteri Luar Negeri.
Namun, Ahmad mengaku tidak tahu jika hak itu akan mengecilkan peran dan wewenang dari diplomat.
"Saya tidak tahu, mungkin Presiden anggap diplomat tak maksimal," kata Muzani.
"Presiden juga memutuskan menteri yang diberi tanggungjawab tambahan sebagai menteri penghubung untuk masing-masing negara. Apabila ada persoalan atau hal yang berkaitan dengan investasi, perizinan, dan hal yang menyangkut negara itu, maka menteri inilah yang diminta untuk menyelesaikan," ujar Pramono di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (23/11). (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK