Jokowi mengingatkan, sebelumnya ia dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung telah memnyampaikan bahwa setiap Permen ataupun Surat Edaran (SE) Menteri yang berkaitan dengan rakyat seharusnya dibahas dalam rapat kabinet atau rapat terbatas.
"Jangan sampai mengeluarkan Peraturan Menteri tanpa dibahas di rapat kabinet atau rapat terbatas," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/11).
Lihat juga:Kemendag Permudah Implementasi Aturan SNI |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Silahkan menyampaikan kalau setuju atau tidak setuju itu dalam rapat. Jangan sampai sudah diputuskan dalam rapat, di luar masih ada yang berbunyi tidak setuju. Sampaikan, saya masih sangat terbuka untuk masukan-masukan dalam semua hal. Apalagi sampai dipolemikkan," ujar dia. (bag/bag)