Istana: Helikopter VVIP Sepenuhnya Urusan TNI, Bukan Setneg
Resty Armenia | CNN Indonesia
Rabu, 25 Nov 2015 15:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Sekretariat Negara tak terlibat dalam pengadaan helikopter untuk very very important person (VVIP) seperti yang disebutkan oleh Komisi Pertahanan DPR.
“Pembelian helikopter itu sepenuhnya usulan KSAU dan ditangani TNI AU, berbeda dengan (pembelian) sebelumnya yang berada dalam koordinasi Menteri Sekretaris Negara,” kata Pram –sapaan Pramono– di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (25/11). (Simak Fokus: HELIKOPTER UNTUK PRESIDEN)
Helikopter Super Puma TNI yang sampai saat ini digunakan oleh VVIP, termasuk tamu negara, telah berumur 25 tahun. Faktor usia inilah, ujar Pram, yang membuat TNI Angkatan Udara mengusulkan peremajaan atau penggantian helikopter.
“Standar helikopter VVIP itu tahan peluru, (untuk menjaga keamanan saat) helikopter terbang rendah,” kata Pram.
Hal senada dikemukakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, faktor keamanan VVIP harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih helikopter.
“Alat-alat angkut untuk presiden harus yang paling aman. Jadi carilah helikopter yang lebih baik dan aman. Usul pembelian tentu harus dari TNI AU,” kata Luhut, kemarin.
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna tegas memilih AgustaWestland AW101 buatan Italia-Inggris untuk helikopter VVIP. Satu unit AW101 bahkan sudah dipesan sejak Juni 2014, perakitannya di Italia kini telah mencapai tahap akhir, dan tahun depan akan dikirimkan ke Indonesia.
Harga satu unit AW101, menurut anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, sekitar US$55 juta atau Rp752 miliar lebih. Ini dinilai terlalu mahal sehingga Komisi I mengusulkan agar TNI mengkaji ulang pembelian AW101.
Sebelumnya, Komisi I mengatakan helikopter VVIP dibeli dengan anggaran Sekretariat Negara. “Rencana pembelian helikopter VVIP untuk kepresidenan itu programnya Sekretariat Negara. Anggaran ada di Sekretariat Negara. Jadi tidak pernah dibahas oleh Komisi I karena itu bukan program Kementerian Pertahanan dan TNI," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.
“Proses pembelian helikopter kepresidenan pada prinsipnya diajukan dan diproses oleh Sekretariat Negara setelah meminta saran dari TNI AU,” ujar politikus PKS itu.
Ucapan Komisi I itu pun telah dibantah oleh KSAU. “Anggaran datang dari TNI AU,” kata Agus. Menurutnya, TNI akan membeli tiga unit AW101 hingga akhir 2019.
Agus mengatakan pengadaan AgustaWestland AW101 berbeda dengan helikopter yang terdahulu, yakni Super Puma. “Kalau Super Puma, yang beli Sekretariat Negara, tapi operasionalnya diserahkan ke TNI AU. Ini (AW101) tidak begitu,” ujarnya.
Pengadaan AW101, kata Agus, merupakan kajian internal TNI AU, yakni skuadron VVIP, yang kemudian diteruskan ke Markas Besar TNI sebelum akhirnya dia memutuskan membeli AW101.
(agk)
“Pembelian helikopter itu sepenuhnya usulan KSAU dan ditangani TNI AU, berbeda dengan (pembelian) sebelumnya yang berada dalam koordinasi Menteri Sekretaris Negara,” kata Pram –sapaan Pramono– di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (25/11). (Simak Fokus: HELIKOPTER UNTUK PRESIDEN)
Helikopter Super Puma TNI yang sampai saat ini digunakan oleh VVIP, termasuk tamu negara, telah berumur 25 tahun. Faktor usia inilah, ujar Pram, yang membuat TNI Angkatan Udara mengusulkan peremajaan atau penggantian helikopter.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal senada dikemukakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, faktor keamanan VVIP harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih helikopter.
Harga satu unit AW101, menurut anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, sekitar US$55 juta atau Rp752 miliar lebih. Ini dinilai terlalu mahal sehingga Komisi I mengusulkan agar TNI mengkaji ulang pembelian AW101.
Sebelumnya, Komisi I mengatakan helikopter VVIP dibeli dengan anggaran Sekretariat Negara. “Rencana pembelian helikopter VVIP untuk kepresidenan itu programnya Sekretariat Negara. Anggaran ada di Sekretariat Negara. Jadi tidak pernah dibahas oleh Komisi I karena itu bukan program Kementerian Pertahanan dan TNI," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.
Ucapan Komisi I itu pun telah dibantah oleh KSAU. “Anggaran datang dari TNI AU,” kata Agus. Menurutnya, TNI akan membeli tiga unit AW101 hingga akhir 2019.
Agus mengatakan pengadaan AgustaWestland AW101 berbeda dengan helikopter yang terdahulu, yakni Super Puma. “Kalau Super Puma, yang beli Sekretariat Negara, tapi operasionalnya diserahkan ke TNI AU. Ini (AW101) tidak begitu,” ujarnya.
Pengadaan AW101, kata Agus, merupakan kajian internal TNI AU, yakni skuadron VVIP, yang kemudian diteruskan ke Markas Besar TNI sebelum akhirnya dia memutuskan membeli AW101.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK