Kedekatan Personal Alasan Jokowi Tunjuk 12 Menteri Penghubung
Resty Armenia | CNN Indonesia
Rabu, 25 Nov 2015 13:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, ada pertimbangan kedekatan personal saat Presiden Jokowi memilih 12 menteri sebagai penghubung dengan negara sahabat. Kedekatan para menteri itu dengan negara yang ditangani diharapkan bisa menghilangkan hambatan untuk menarik investasi asing.
Politikus yang akrab disapa Pram itu menjelaskan, penunjukan 12 menteri penghubung ini semacam utusan khusus Presiden yang bertanggungjawab di bidang investasi dan perizinan. Selain itu mereka juga diminta mencari solusi dari hambatan terkait kedua hal itu di negara yang diminta ditangani.
Pram mengakui, selama ini banyak keluhan dari negara-negara yang ingin berinvestasi di Indonesia terkait hambatan yang mereka temui kala ingin menanamkan modalnya.
"Titik beratnya di investasi perizinan dan investasi bisa terealisasi. Keluhan banyak negara walaupun ada satu pintu BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), tapi masih lama. Presiden ingin dipercepat," kata Pram di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).
Soal kedekatan personel menteri dengan negara sahabat yang ditangani, Pram mencontohkan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
Thomas diminta Jokowi menangani Eropa dan Australia. Thomas, kata Pram, pernah hidup di Jerman dan di London. "Jadi secara bahasa sudah lancar dan tahu seluk-beluknya," kata Pram.
Namun menurutnya, tak menutup kemungkinan ada semacam rotasi jika harapan yang sejak awal direncanakan tidak berjalan. Selain itu, kata Pram, koordinasi lintas kementerian juga ditekankan terkait sektor yang ditangani.
Misalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bisa berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatikan jika Rusia, negara yang ditangani Susi, akan membahas soal investasi di sektor komunikasi.
"Yang jelas semuanya tak overlapping (bertumpukan) dengan Kementerian Luar Negeri. Secara politik tetap Kementerian Luar Negeri, ini lebih kepada investasi, b to b (business to business)," ujar Pram.
Meski demikian, Pram memastikan jika ada kesepakatan b to b maka akan diurus oleh utusan khusus yang dikenal memiliki jaringan luas di suatu negara atau kawasan (special envoy), sebelum akhirnya dilaporkan kepada dirinya.
"Misal masalah perubahan iklim, Pak Rahmat Witoelar, kemudian Pak Alwie Shihab untuk Timur Tengah, jadi semacam itu. Tetap koordinasi Presiden secara langsung," katanya.
Pram menyebutkan, saat ini Keputusan Presiden (Keppres) tentang penunjukan 12 menteri penghubung sedang dipersiapkan. Ia pun menilai menteri penghubung memiliki dampak yang sangat baik bagi iklim investasi negara, misalnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang berhasil memboyong investasi masuk dari negara-negara Timur Tengah sebesar US$15 miliar dalam waktu yang singkat.
Berikut 12 menteri-menteri yang diberi tanggungjawab untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan negara-negara tertentu:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bertanggungjawab untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil bertanggungjawab untuk Jepang
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno bertanggungjawab untuk China
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk Rusia, Amerika Serikat dan Amerika Selatan (bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara)
5. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk wilayah Rusiam Amerika Serikat dan Amerika Selatan (Bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti)
6. Menteri Perdagangan Thomas Lembong bertanggungjawab untuk negara-negara Eropa dan Australia
7. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bertanggungjawab untuk India
8. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bertanggungjawab untuk Singapura
9. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli bertanggungjawab untuk Malaysia
10. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf bertanggungjawab untuk Korea Selatan
11. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani bertanggungjawab untuk Taiwan dan Hongkong
12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bertanggungjawab untuk negara-negara Asia Tenggara, kecuali Singapura dan Malaysia (sur)
Politikus yang akrab disapa Pram itu menjelaskan, penunjukan 12 menteri penghubung ini semacam utusan khusus Presiden yang bertanggungjawab di bidang investasi dan perizinan. Selain itu mereka juga diminta mencari solusi dari hambatan terkait kedua hal itu di negara yang diminta ditangani.
Pram mengakui, selama ini banyak keluhan dari negara-negara yang ingin berinvestasi di Indonesia terkait hambatan yang mereka temui kala ingin menanamkan modalnya.
"Titik beratnya di investasi perizinan dan investasi bisa terealisasi. Keluhan banyak negara walaupun ada satu pintu BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), tapi masih lama. Presiden ingin dipercepat," kata Pram di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Thomas diminta Jokowi menangani Eropa dan Australia. Thomas, kata Pram, pernah hidup di Jerman dan di London. "Jadi secara bahasa sudah lancar dan tahu seluk-beluknya," kata Pram.
Misalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bisa berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatikan jika Rusia, negara yang ditangani Susi, akan membahas soal investasi di sektor komunikasi.
"Yang jelas semuanya tak overlapping (bertumpukan) dengan Kementerian Luar Negeri. Secara politik tetap Kementerian Luar Negeri, ini lebih kepada investasi, b to b (business to business)," ujar Pram.
Meski demikian, Pram memastikan jika ada kesepakatan b to b maka akan diurus oleh utusan khusus yang dikenal memiliki jaringan luas di suatu negara atau kawasan (special envoy), sebelum akhirnya dilaporkan kepada dirinya.
"Misal masalah perubahan iklim, Pak Rahmat Witoelar, kemudian Pak Alwie Shihab untuk Timur Tengah, jadi semacam itu. Tetap koordinasi Presiden secara langsung," katanya.
Pram menyebutkan, saat ini Keputusan Presiden (Keppres) tentang penunjukan 12 menteri penghubung sedang dipersiapkan. Ia pun menilai menteri penghubung memiliki dampak yang sangat baik bagi iklim investasi negara, misalnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang berhasil memboyong investasi masuk dari negara-negara Timur Tengah sebesar US$15 miliar dalam waktu yang singkat.
Berikut 12 menteri-menteri yang diberi tanggungjawab untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan negara-negara tertentu:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bertanggungjawab untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil bertanggungjawab untuk Jepang
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno bertanggungjawab untuk China
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk Rusia, Amerika Serikat dan Amerika Selatan (bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara)
5. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk wilayah Rusiam Amerika Serikat dan Amerika Selatan (Bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti)
6. Menteri Perdagangan Thomas Lembong bertanggungjawab untuk negara-negara Eropa dan Australia
7. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bertanggungjawab untuk India
8. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bertanggungjawab untuk Singapura
9. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli bertanggungjawab untuk Malaysia
10. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf bertanggungjawab untuk Korea Selatan
11. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani bertanggungjawab untuk Taiwan dan Hongkong
12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bertanggungjawab untuk negara-negara Asia Tenggara, kecuali Singapura dan Malaysia (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK