Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku yakin Dewan Perwakilan Rakyat akan memutuskan nama-nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum Desember.
Politisi yang akrab disapa Pram ini menjelaskan, ia berkeyakinan DPR akan memilih para komisioner lembaga antirasuah pada waktunya. Ia bercerita, semalam telah berkomunikasi dengan para anggota dewan. Dari percakapannya itu, ia menyimpulkan bahwa masih ada perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi yang ada.
"Kalau memang tidak ada titik temu ya kami carikan titik temu. Berapa yang mau dipilih, berapa yang diputuskan. Saya meyakini akan ada keputusan sebelum Desember ini," ujar Pram di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).
Pram menjelaskan, tugas pemerintah dalam hal ini adalah membentuk Panitia Seleksi (Pansel). Pansel yang telah dibentuk akhirnya menghasilkan delapan plus dua calon komisioner KPK.
"Delapan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan dua oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu. Sepuluh nama ini sekarang sudah ada di DPR," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun menyampaikan, pemerintah berharap dari sepuluh nama itu akan segera diputuskan oleh DPR mengenai apakah dari sepuluh diambil lima atau empat nama, karena para legislator yang memiliki kewenangan itu. Apalagi, ujarnya, ada keterbatasan waktu untuk parlemen memutuskan siapa saja nama yang akan dipilih.
"Tetapi tugas dan undang-undang telah mengatur secara jelas bahwa DPR memilih dari nama-nama yang diajukan pemerintah, dalam hal ini melalui Pansel," ujarnya.
Meski pemerintah sama sekali tidak berkeinginan untuk melakukan campur tangan dalam proses pemilihan, Pram meyakinkan bahwa selama ini pemerintah tetap melihat, mendengar, dan memonitor perkembangan yang terjadi di parlemen.
"Tapi pemerintah berharap dari nama-nama yang dipilih Pansel, mereka diputuskan dipilih di Komisi III," katanya.
Pram memahami bahwa dalam proses pemilihan nama-nama komisioner biasanya diputuskan beberapa saat sebelum pengumuman. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa saat ini yang terjadi adalah para legislator tengah menggali lebih dalam, sehingga nantinya nama-nama yang diputuskan bisa diterima oleh masyarakat dan seluruh anggota parlemen.
Ia pun mengaku tidak melihat bahwa proses ini terkesan lama karena proses di Pansel kurang bagus. Alih-alih, ujarnya, proses ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang sangat dinamis.
"Nanti mau diputuskan. Pemerintah tentunya akan mengambil langkah-langkah berikutnya, setelah ada keputusan itu. Apakah lima semuanya, apakah empat, kami menyerahkan sepenuhnya. Kalau lima alhamdulillah. Kalau empat yang kami pikirkan bagaimana supaya kepemimpinan itu tetap utuh," ujar Pram.
Sebelumnya, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Arsul Sani, menyatakan kelanjutan nasib
fit and proper test calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, akan dibahas malam ini dalam rapat pleno. Dia memperkirakan ada tiga opsi yang muncul dalam rapat nanti malam.
"Nanti malam baru diplenokan di Komisi III tentang tindak lanjutnya. Tampaknya bakal ada tiga opsi," kata Arsul, saat dihubungi, Rabu (25/11).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan, opsi pertama adalah Komisi III akan melanjutkan
fit and proper test, dengan memilih lima calon yang dianggap memenuhi syarat.
Opsi kedua, Arsul menjelaskan Komisi III akan melanjutkan fit and proper test dan memilih setengah dari jumlah calon yang dianggap memenuhi syarat. Dengan kata lain, calon yang akan dipilih kurang dari lima.
Sedangkan opsi ketiga, Arsul mengatakan, nama-nama capim KPK hasil dari panitia seleksi akan dikembalikan kepada pemerintah. Sehingga, nantinya pemerintah akan diminta untuk ajukan capim KPK baru, terutama dengan mengajukan yang memenuhi syarat.
"Ketiga opsi ini yang kelihatannya menjadi semacam kesimpulan dari pembicaraan informal antar anggota Komisi III," kata Arsul.
(utd)