Plafon Anggaran Jakarta Terancam Dibahas Ulang
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Selasa, 01 Des 2015 00:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan pembahasan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 yang telah diserahkan Pemerintah Provinsi Jakarta ke lembaganya terancam dibahas ulang.
“Jika mau jujur, maka (pembahasan) harus dari nol," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pembahasan terancam dimulai lagi dari awal lantaran KUA-PPAS itu merupakan hasil revisi dari KUA-PPAS yang pernah diserahkan Pemprov ke DPRD Jakarta sebelumnya.
KUA-PPAS yang terakhir diserahkan ini telah selesai dievaluasi oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pemprov Jakarta pun telah mengirimkan surat ke DPRD Jakarta dengan permintaan agar KUA-PPAS segera ditindaklanjuti.
Surat beserta tumpukan KUA-PPAS itu diserahkan pada Ketua DPRD Prasetyo oleh Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah Saefullah, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Titi Kusumawati.
Dengan sudah diserahkannya KUA-PPAS, maka urutan yang harus dilalui untuk mengesahkannya menjadi APBD 2016 adalah penandatanganan nota kesepahaman dan pembahasan di Badan Anggaran.
Andai pembahasan harus diulang dari awal, kemungkinan besar pengesahan APBD 2016 lewat dari tahun 2015. Pembahasan KUA-PPAS yang sebelumnya pun memakan waktu dua bulan sebelum akhirnya diganti dengan rancangan baru.
Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, batas satu daerah mengajukan APBD ke Kemendagri jatuh pada 30 November. Maka pengesahan APBD 2016 sesungguhnya sudah lewat dari batas.
"Kami semua tak bisa mengatakan siapa yang salah (dalam keterlambatan). Kami semua berusaha secepatnya untuk yang terbaik," kata Prasetyo.
Wakil Ketua DPRD Jakarta M Taufik berpendapat pembahasan KUA-PPAS bisa saja tidak diulang dari awal. Segala keputusan akan tergantung pada rapat di Badan Musyawarah DPRD. Jika rapat memutuskan pembahasan tak mesti dilakukan dari awal, maka proses pengesahan bisa berjalan cepat.
Jika pun dimulai dari awal lagi, Taufik masih yakin pembahasan anggaran bisa selesai di pengujung 2015. Ini dengan catatan proses dipercepat dengan membahas anggaran setiap hari hingga akhir tahun.
Sementara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tetap yakin pembahasan KUA-PPAS yang bakal dijadikan APBD 2016 tidak akan memakan waktu lama.
Dengan susunan KUA-PPAS seperti sekarang, APBD bisa disahkan maksimal empat hari setelah KUA-PPAS ditandatangani. "Jika KUA-PPAS ditandatangani pekan ini, APBD 2016 bisa disahkan tiga hingga empat hari setelahnya," kata Ahok.
Menurutnya, hal itu akan berbeda dengan pembahasan APBD Jakarta sebelumnya yang bisa memakan waktu satu-dua bulan setelah penandatanganan KUA-PPAS.
(agk)
“Jika mau jujur, maka (pembahasan) harus dari nol," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pembahasan terancam dimulai lagi dari awal lantaran KUA-PPAS itu merupakan hasil revisi dari KUA-PPAS yang pernah diserahkan Pemprov ke DPRD Jakarta sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surat beserta tumpukan KUA-PPAS itu diserahkan pada Ketua DPRD Prasetyo oleh Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah Saefullah, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Titi Kusumawati.
Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, batas satu daerah mengajukan APBD ke Kemendagri jatuh pada 30 November. Maka pengesahan APBD 2016 sesungguhnya sudah lewat dari batas.
"Kami semua tak bisa mengatakan siapa yang salah (dalam keterlambatan). Kami semua berusaha secepatnya untuk yang terbaik," kata Prasetyo.
Wakil Ketua DPRD Jakarta M Taufik berpendapat pembahasan KUA-PPAS bisa saja tidak diulang dari awal. Segala keputusan akan tergantung pada rapat di Badan Musyawarah DPRD. Jika rapat memutuskan pembahasan tak mesti dilakukan dari awal, maka proses pengesahan bisa berjalan cepat.
Jika pun dimulai dari awal lagi, Taufik masih yakin pembahasan anggaran bisa selesai di pengujung 2015. Ini dengan catatan proses dipercepat dengan membahas anggaran setiap hari hingga akhir tahun.
Sementara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tetap yakin pembahasan KUA-PPAS yang bakal dijadikan APBD 2016 tidak akan memakan waktu lama.
Dengan susunan KUA-PPAS seperti sekarang, APBD bisa disahkan maksimal empat hari setelah KUA-PPAS ditandatangani. "Jika KUA-PPAS ditandatangani pekan ini, APBD 2016 bisa disahkan tiga hingga empat hari setelahnya," kata Ahok.
Menurutnya, hal itu akan berbeda dengan pembahasan APBD Jakarta sebelumnya yang bisa memakan waktu satu-dua bulan setelah penandatanganan KUA-PPAS.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK