BNPT Siapkan Tim Usut WNI Terduga ISIS di Malaysia

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan pihaknya menunggu kabar resmi dari pemerintah Malaysia terkait penangkapan warga Indonesia terduga anggota kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Kepada CNN Indonesia, Sabtu (5/12), Saud mengatakan perwakilan BNPT di Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur saat ini menunggu komunikasi dari pemerintah negara tersebut. Namun, hingga kini belum ada informasi resmi yang diterima mengenai peristiwa ini.

"Yang jelas kami menunggu perkembangan dari sana (Malaysia) untuk berkomunikasi, kami menghormati karena ini kedaulatan negara. Kalau ada kabar tim kami akan berangkat ke sana," kata Saud.

Lihat juga: KBRI Malaysia Kantongi Identitas WNI Terduga ISIS

Walau demikian, Saud mengatakan, BNPT secara tidak resmi telah mengantongi identitas WNI yang ditangkap. Hanya saja, institusinya belum bisa melakukan tindak apa-apa di wilayah kedaulatan Malaysia sebelum ada komunikasi.

Ketika ditanyai apakah BNPT sudah melakukan penyelidikan terhadap orang-orang terdekat si terduga ISIS, Saud membenarkan. "Semua langkah-langkah sudah dilakukan terkait informasi ini," ujarnya.

Lihat juga: Malaysia Tangkap WNI Diduga Anggota ISIS

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada CNN Indonesia mengatakan KBRI sudah berkomunikasi dengan Kepolisian Malaysia terkait hal ini.

"Pihak Kepolisian Malaysia membenarkan adanya penangkapan WNI tersebut bersama dengan warga negara lain. Atas nama (inisial) I berikut nomor paspornya," kata Retno.

Lihat juga: Menlu: KBRI Malaysia Dalami Penangkapan WNI Terkait ISIS

Polisi Malaysia juga, kata Retno, menyampaikan penangkapan tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk diteruskan ke KBRI. Namun, notifikasi itu hingga kini belum diterima secara resmi.

"KBRI Kuala Lumpur masih terus berkoordinasi dengan otoritas Malaysia untuk mendapatkan informasi lebih detail atas kasus tersebut, termasuk dasar yang dijadikan tuduhan terhadap WNI dimaksud," kata Retno. (utd)