Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Redonnyzar Moenik mengungkapkan tiga daerah berjanji menuntaskan anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selambat-lambatnya esok hari. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dan Provinsi Bengkulu.
"Untuk Provinsi Bengkulu, ada kekurangan tagihan Rp1,8 miliar. Saat rapat Gubernur bengkulu dan Bawaslu, diminta menanggulangi dulu. Barusan saya perintahkan untuk bayar dari kas daerah," kata Redonnyzar di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (6/12).
Redonnyzar memastikan perkara duit honor anggota pengawas ini akan diselesaikan oleh pemerintah daerah pada hari ini. Komitmen yang sama dituturkan oleh anggota pengawas setempat yang akan menjalankan tugasnya pada Pilkada serentak, 9 Desember 2015 mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, untuk daerah Boltim, Redonnyzar telah berkomunikadi dengan Penanggungjawab Bupati Boltim Muhammad Rudi, Minggu (6/12). "Saya sudab kontak langsung, Ketua Panwas sudab hadir. Panitia daerah siap menganggarkan Rp157 juta terkait honor," katanya.
Adapun untuk daerah Buru Selatan, kekurangan dana sekitar Rp500 juta dari total Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebanyak Rp1,8 miliar. "Kabupaten Buru Selatan berjanji akan menyelesaikan hari Senin kurang sekitar Rp500 juta," ujarnya.
Sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Taliabu Selatan dan Kabupaten Yahokimo juga berkomitmen untuk memenuhi anggaran pengawasan daerah. Redonnyzar mengatakan akan mengusulkan pencopotan sejumlah kepala daerah jika tak memenuhi anggaran tersebut pada hari H Pilkada serentak.
Pilkada serentak pertama kali di Indonesia akan mulai dihelat pada 9 Desember 2015. Sebanyak 269 daerah yang terdiri dari sembilan provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten akan menyelenggarakan pemilihan punggawa daerah.
(bag)