Ketua DPD Berharap Guru Tak Diperalat Politik
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Minggu, 13 Des 2015 16:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman berharap guru tidak terafiliasi dengan kekuatan politik manapun. Guru harus tetap profesional sebagai pendidik.
Irman menyampaikan harapannya ini saat berpidato dalam hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-70 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (13/12).
"Guru tidak boleh terkotak-kotak ke aliran politik tertentu. PGRI harus berdiri di atas semua golongan dan menjadi mercusuar sekaligus kompak menjadi penentu arah negeri," kata Irman disambut tepuk tangan puluhan ribu guru yang hadir.
Irman menilai, peran PGRI sebagai salah satu wadah bagi guru sangat strategis. Oleh karena itu DPD menurut Irman menjalin kerja sama dan mendukung program PGRI.
"DPD mendorong kesejahteraan guru demi peningkatan pendidikan," ujar Irman.
Dorongan yang diberikan ini diharapakan Irman disertai dengan peningkatan kemampuan dan daya saing guru sendiri sebagai seorang pendidik.
Sebelumnya Ketua Umum PGRI Sulistyo juga meminta kepada seluruh guru tetap solid.
Bukan tanpa alasan ia meminta guru tetap kompak. Sebelum acara ulang tahun PGRI digelar, menurut Sulistyo ada upaya pecah belah di lembaganya.
Ada imbauan agar guru tak hadir di HUT PGRI ke-70 di Jakarta. Padahal acara ini menurutnya tidak mengandung unsur politik apapun.
"Tidak ada muatan politis kecuali memperjuangkan mutu guru dan pendidikan," kata Sulistyo.
Seperti diberitakan Detikcom, beberapa hari lalu Menteri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran perihal acara HUT PGRI ini.
Dalam surat tersebut Yuddy mengimbau agar guru di seluruh Indonesia menghindari semua kegiatan yang dapat mengurangi citra guru sebagai pendidik profesional. Misalnya mengikuti kegiatan perayaan hari ulang tahun PGRI ke-70 ini hari ini.
Menurut Yuddy dalam surat tersebut, semua kegiatan Hari Guru Nasional 2015 telah diselesaikan dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada 25 November 2015 lalu.
Sedianya, kegiatan peringatan HUT PGRI ke-70 dihadiri Presiden Joko Widodo. Namun, karena berhalangan, Jokowi diwakili Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. (sur)
Irman menyampaikan harapannya ini saat berpidato dalam hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-70 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (13/12).
"Guru tidak boleh terkotak-kotak ke aliran politik tertentu. PGRI harus berdiri di atas semua golongan dan menjadi mercusuar sekaligus kompak menjadi penentu arah negeri," kata Irman disambut tepuk tangan puluhan ribu guru yang hadir.
Irman menilai, peran PGRI sebagai salah satu wadah bagi guru sangat strategis. Oleh karena itu DPD menurut Irman menjalin kerja sama dan mendukung program PGRI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dorongan yang diberikan ini diharapakan Irman disertai dengan peningkatan kemampuan dan daya saing guru sendiri sebagai seorang pendidik.
Bukan tanpa alasan ia meminta guru tetap kompak. Sebelum acara ulang tahun PGRI digelar, menurut Sulistyo ada upaya pecah belah di lembaganya.
Ada imbauan agar guru tak hadir di HUT PGRI ke-70 di Jakarta. Padahal acara ini menurutnya tidak mengandung unsur politik apapun.
"Tidak ada muatan politis kecuali memperjuangkan mutu guru dan pendidikan," kata Sulistyo.
Seperti diberitakan Detikcom, beberapa hari lalu Menteri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran perihal acara HUT PGRI ini.
Dalam surat tersebut Yuddy mengimbau agar guru di seluruh Indonesia menghindari semua kegiatan yang dapat mengurangi citra guru sebagai pendidik profesional. Misalnya mengikuti kegiatan perayaan hari ulang tahun PGRI ke-70 ini hari ini.
Menurut Yuddy dalam surat tersebut, semua kegiatan Hari Guru Nasional 2015 telah diselesaikan dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada 25 November 2015 lalu.
Sedianya, kegiatan peringatan HUT PGRI ke-70 dihadiri Presiden Joko Widodo. Namun, karena berhalangan, Jokowi diwakili Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK