Soal Guru Honorer, Pemerintah Dituding Ingkar Janji

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan ratusan guru honorer terancam tidak diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun-tahun mendatang. Ia menilai hal ini sebagai bentuk kebohongan yang dilakukan pemerintah.

"Pada 15 September lalu, Kementerian PANRB serta Komisi II menyepakati rencana pengangkatan 439.956 guru honorer yang akan dilakukan secara bertahap pada 2016-2019. Namun, saat kami pelajari APBN 2016 yang baru disahkan kemarin, tidak ada anggaran untuk itu," kata Sulistyo kepada CNN Indonesia, Minggu (8/11).

Ia menilai tidak adanya penyisihan anggaran untuk pengangkatan guru honorer tersebut berdampak pada terancamnya realisasi pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Bila sampai janji itu tidak dipenuhi, Sulistyo mengatakan bukan tidak mungkin akan terjadi demo besar dari para guru honorer yang merasa kecewa.

Lihat juga: Pemerintah Putuskan Angkat Tenaga Honorer Jadi PNS

Kendati demikian, ia mengatakan pihaknya akan mengedepankan perundingan sebelum turun ke jalan untuk berunjuk rasa. Sulistyo mengatakan pihaknya telah mengadukan hal ini ke Komisi II agar segera dicarikan jalan keluar.

"Ini bukan kebohongan yang pertama. Sebelumnya, pemerintah juga sudah pernah menjanjikan akan mengangkat status guru honorer jadi PNS, tetapi nyatanya tidak terjadi. Namun, kebohongan kali ini yang paling sistematis karena persiapan dan tahapan akhir sudah dilakukan namun ternyata tidak juga terwujud," katanya.

Lihat juga: Pemerintah dan DPR Rapat Sikapi Tuntutan Guru Honorer

Sulistyo mengatakan pengangkatan guru honorer menjadi PNS sangat diperlukan saat ini bila melihat masih terjadinya kekurangan guru di berbagai daerah Indonesia. Ia mengatakan pengangkatan guru honorer menjadi PNS terakhir dilakukan pada 2013 lalu.

"Kami mencatat terjadi kekurangan guru sekolah dasar (SD) di seluruh Indonesia sebanyak 500.00 orang. Di Pulau Jawa saja, masih terjadi kekurangan guru," ujarnya.

Ia berpendapat pemerintah tidak berupaya meningkatkan kesejahteraan guru. Hal itu, kata dia, terlihat dari pendapatan guru honorer yang sangat tidak layak.

"Ada guru honorer yang kerjanya sudah sampai 20 tahun, tetapi honornya hanya Rp 200 ribu per bulan. Ini sungguh keterlaluan," katanya. (bag)