MKD Nilai Luhut Bisa Arahkan Pemanggilan Riza Chalid

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Ahmad Bakrie mempertanyakan keseriusan pemerintah atas dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Pilihan Redaksi Jokowi Ingin Sidang Luhut di DPR Berlangsung Terbuka Soal Pemufakatan Jahat, Peran Sekretaris Setya Diselidiki JK: Pemanggilan Riza Chalid Diserahkan ke DPR Jawaban Pedas Luhut Bikin Anggota MKD 'Bertekuk Lutut'

Hal itu disampaikannya karena pemerintah dinilai tidak terlihat untuk mendatangkan pengusaha minyak Riza Chalid. Menurutnya, perkara ini bisa segera diselesaikan jika Riza dapat dimintai keterangan.

"(Luhut) Punya wewenang. Kepolisian dan kejaksaan kan di bawah dia," ujar Ahmad Bakrie di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (14/12).

Perkara 'dijualnya' Jokowi-JK oleh Ketua DPR Setya Novanto ini tidak hanya ditangani MKD. Kejaksaan Agung juga menyelidiki perkara ini karena menduga adanya pemufakatan jahat Setya Novanto.

Diduga apa yang dilakukan Setya bisa berujung pada tindak pidana korupsi sesuai isi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hingga saat ini, Riza Chalid sendiri sudah dua kali tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan MKD.

Bukan hanya MKD, Kejaksaan Agung mengirimkan undangan kepada pengusaha minyak tersebut. Riza diminta hadir dalam penyelidikan pada Senin (7/12) lalu. Namun, dia tidak hadir tanpa memberikan keterangan kepada penyelidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMpidsus).


(meg)