Ahok Sindir Guru Sekolah Umum Pura-pura Berakhlak

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memuji kinerja guru madrasah yang dinilai lebih baik dibandingkan guru sekolah umum.

Ahok menjelaskan para guru sekolah umum terkadang tidak serius dalam memberikan ilmu kepada murid-murid di kelas.

Bahkan, Ahok menuding banyak guru sekolah umum yang pura-pura berakhlak.

"Sebagian guru negeri suka berpura-pura memiliki akhlak dan itu masalah," kata Ahok saat menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Guru Madrasah Indonesia, di Jakarta, Rabu (16/12).

Lihat juga: Ketua DPD Berharap Guru Tak Diperalat Politik

Ahok menjelaskan bukan hanya pura-pura memiliki akhlak, para guru sekolah umum juga banyak yang melakukan pencurian. Namun Ahok tidak menjelaskan secara lebih rinci terkait pencurian tersebut.

Penilaian berbeda disampaikan Ahok saat membicarakan para guru sekolah madrasah. Menurutnya para pengajar madrasah bekerja atas nama Tuhan dan tidak mungkin bekerja malas-malasan.

"Jadi memang guru madrasah itu benar-benar terpanggil untuk mengajar. Tidak mungkin itu (curang dan atau malas)," ujarnya.

Lihat juga: Cerita Pemred CNN Indonesia Yusuf Arifin Soal Gurunya

Ahok lantas menyinggung soal penghasilan para guru sekolah umum yang disebut jauh dengan yang didapat oleh guru madrasah. Padahal, banyak guru sekolah umum yang kemampuannya tidak sesuai dengan penghasilannya.

Sebagai catatan, Ahok mengatakan penghasilan guru sekolah umum di DKI Jakarta berkisar pada Rp 16 juta hingga Rp 18 juta.

"Bahkan yang kerjanya merem saja paling kecil mendapat Rp 12 juta. Banyak guru yang ketika dites gajinya top tapi kemampuannya payah," ujar Ahok.

Lihat juga: Soal Guru Honorer, Pemerintah Dituding Ingkar Janji

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan para guru madrasah Ahok berencana memberikan uang tambahan yang berasal dari para murid madrasah. Para murid nantinya diberikan Kartu Jakarta Pintar dan para guru bisa mendapat tambahan dari kartu sakti tersebut.

"Saya mau membuat strategi agar para murid yang memberi (uang) karena tak bisa langsung memberi ke guru. Nanti sekolah yang menentukan iurannya," kata mantan politisi Partai Golkar tersebut. (utd)