'Beri Setya Jabatan, Golkar Tak Suguhkan Teladan Politik'

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar dinilai tidak memberikan kontribusi dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Pemberian jabatan Ketua Fraksi kepada Setya Novanto dinilai Ketua Setara Institute Hendardi bukan sebuah teladan baik dalam berpolitik.

"Pemberian posisi Ketua Fraksi menunjukan bahwa Setya dan Fraksi Partai Golkar sama sekali tidak mengakui adanya pelanggaran etik," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya. Karena itu ia menilai, Fraksi Golkar secara juga secara tak bermoral memberikan jabatan kepada Novanto.

Lihat juga: Ade Komarudin: Ketua DPR Baru di Tahun Baru

Fraksi di DPR, kata Hendardi, tak bisa dipandang sebagai urusan internal sebuah partai politik saja. Fraksi dalam aktivitasnya dibiayai oleh negara dan merupakan organ tidak terpisah dari DPR.

"Karena itu posisi baru Setya tetap harus memenuhi standar etik layaknya pejabat publik," kata Hendardi.

Apa yang dilakukan Golkar saat ini menurutnya menunjukan bahwa partai politik berlambang pohon beringin ini tidak pernah jemu mendorong arus balik reformasi, mengokohkan oligarki atau otoritarianisme gaya baru.

"Golkar juga tidak pernah jemu menghina dan mempermainkan rakyat dan karena itu harus ditinggalkan oleh rakyat," ujarnya.

Lihat juga: Kursi Ketua DPR, Arena Baru Pertarungan Golkar

Ia melanjutkan, langkah Golkar memberikan jabatan baru pada Setya merupakan dampak dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yang tak tuntas menyelesaikan tugasnya.

Akibatnya, perkara dugaan pelanggaran etika Setya saat ini tanpa keputusan apapun. MKD menurut Hendardi telah keliru dan terlanjur puas dengan pengunduran diri Setya dari Ketua DPR.

Karena itu Hendardi meminta MKD kembali membuka sidang atas Setya. Jika tidak, MKD menurutnya hanya sebuah dagelan politik dari skandal ini.

Jaksa Agung yang sudah terlanjur menyelidiki perkara ini juga diharapkan tidak bermain politik. "Segera tetapkan Novanto sebagai tersangka," kata Hendardi.

Lihat juga: Rapat Paripurna, Setya Novanto Duduk di Tengah Anggota

Janji Jaksa Agung M Prasetyo untuk tangani kasus ini secara tuntas menurutnya bukan janji politikus. Janji Jaksa Agung itu merupakan janji penegak hukum yang dibangun atas fakta hukum dan ditunggu realisasinya.

Golkar telah menunjuk Ade Komarudin sebagai Ketua DPR yang baru menggantikan Setya Novanto yang mundur. Jabatan Ade selama ini sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR akan diisi oleh Setya. (sur)