Gerindra Pertanyakan Dana Tak Tercatat Rp418 M DPRD Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD DKI Jakarta memberikan pandangan cukup pedas terkait isi nota keuangan yang dibacakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di rapat paripurna kemarin. Pasalnya ada dana tak tercatat senilai Rp418 miliar.

Dalam rapat paripurna hari ini, Jumat (18/12), Fraksi Gerindra menemukan sejumlah dana dalam rancangan APBD (R-APBD) 2016 yang mengalami kekurangan catatan.

Anggota Fraksi Gerindra Aristo Purboadji menjelaskan kekurangan catatan tersebut terdapat pada rincian Belanja Tidak Langsung R-APBD 2016. "Kami mempertanyakan catatan tentang Belanja Tidak Langsung yang tidak sinkron antara anggaran total dan rincian," kata Aristo di gedung DPRD DKI, Jumat (18/12).

Jika dirinci, Belanja Tidak Langsung yang ada di R-APBD 2016 adalah Belanja Pegawai Rp 17,9 triliun, Belanja Bunga Rp 30 miliar, Belanja Subsidi Rp 1,6 triliun, Belanja Hibah Rp 1,9 triliun, Bantuan Sosial Rp 2,5 triliun, dan Bantuan Parpol Rp 1,8 miliar.

Dengan rincian tersebut maka jumlah Belanja Tidak Langsung adalah Rp 24,098 triliun. Anehnya, dalam R-APBD 2016 Belanja Tidak Langsung yang tercatat berjumlah Rp 24,517 triliun.

Pilihan Redaksi Komnas Perempuan: Ahok Tak Pantas Tuding Seorang Ibu Maling Ahok Targetkan Penyerapan Anggaran 2016 di Atas 50 Persen Ahok Tak Takut Pemimpin Baru KPK Lanjutkan Kasus Sumber Waras Fraksi PKB DPRD Jakarta Berharap Dapat Tunjangan Kinerja

"Artinya ada kekurangan catatan sebesar Rp 418 miliar yang tidak tercatat dalam alokasi Belanja Tidak Langsung," kata Aristo.

Menanggapi temuan Fraksi Gerindra tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bahwa dana tersebut bukan tidak tercatat melainkan dimasukkan sebagai biaya taj terduga.

Biaya tak terduga tersebut, lanjut Basuki, memang sengaja tidak dimasukkan dalam rincian anggaran.

"Jadi selisih itu disimpan di biaya tak terduga dan dijadikan biaya bencana seperti contohnya bencana banjir," kata Ahok, sapaan Basuki.

Terkait dengan perjalanan pengesahan APBD 2016, agenda setelah hari ini adalah mendengarkan jawaban Gubenur DKI Jakarta atas Pandangan Fraksi DPRD DKI Jakarta. Jawaban gubernur tersebut akan disampaikan pada rapat paripurna DPRD DKI yang akan diadakan besok, Sabtu (19/12) di ruang rapat paripurna DPRD DKI. (pit)