DPR Ingin FPI Elegan Sikapi Perbedaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Massa dari Forum Umat Muslim Jakarta tadi malam menggelar razia kendaraan yang akan masuk ke Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Mereka disebut-sebut mencari Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Dedi malam tadi memang dijadwalkan hadir di TIM untuk menerima penghargaan dari Federasi Teater Indonesia. Namun tak lama setelah hadir, ia menghilang setelah bertemu petugas dari kepolisian.

Dedi bercerita awalnya dia sudah menerima kabar bahwa sejumlah orang dari Front Pembela Islam (FPI) telah mengepung TIM sejak siang. Namun, demi menghormati undangan, Dedi memilih tetap datang.

Lihat juga: FPI Bantah Sweeping saat Cari Bupati Purwakarta di TIM

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang mengurusi perihal agama dan kepercayaan Deding Ishak mengatakan, tindakan anarkis dan premanisme, termasuk sweeping sudah jelas masuk ranah pidana yang bisa langsung diurus kepolisian.

"Itu tidak boleh. Seharusnya FPI dan ormas lainnya harus bersikap elegan jika ada perbedaan pendapat, buat satu forum dan berdebat di situ. Bukan dengan aksi sweeping dan preman," ungkap Deding kepada CNN Indonesia, Selasa (29/12).

Menurutnya, dalam UU Ormas nomor 17 tahun 2013, ada mekanisme yang harus dilalui ormas, termasuk keberadaannya haruslah memberikan sumbangsih kepada masyarakat.

"Ormas itu harus memberikan sumbangsih, bukan mengajarkan anarkis. Itu tetap tidak boleh. Kan ada forum yang lebih elegan."

Lihat juga: Cari Bupati Purwakarta, Massa Periksa Kendaraan di TIM

Kemarin malam, jumlah massa mencapai ratusan orang. Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Hendro Pandowo mengatakan, massa memeriksa setiap kendaraan yang masuk ke TIM.

Agar tidak terjadi tindakan anarkis, polisi menurut Hendro mengawal pemeriksaan tersebut.

"Kami kerahkan 200 kompi dari Polres dan Polsek supaya terhindar dari situasi yang tidak diinginkan," kata Hendro. Massa menurutnya meminta agar Bupati Dedi tidak hadir dalam acara di TIM tersebut.

Sementara itu Penanggung Jawab Federasi Teater Indonesia Radhar Panca Dahana mengatakan, Dedi tidak bisa menerima penghargaan secara langsung karena masalah keamanan.

Lihat juga: FPI: Tak Ada yang Bisa Larang Kami Masuk Jawa Barat

(pit)