Isu dan Kisruh Kementerian Tak Terkait Evaluasi Akuntabilitas

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuh Ateh mengatakan isu-isu yang berkaitan dengan kementerian/lembaga tidak berkaitan dengan evaluasi akuntabilitas.

Seperti kisruh PSSI di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Kejaksaan, dualisme partai dan Kementerian Hukum dan HAM, sama sekali tidak mempengaruhi penilaian akuntabilitas.

Ateh menuturkan evaluasi akuntabilias hanya berkaitan dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran.

Lihat juga: Yuddy: Penilaian Dikeluarkan untuk Kementerian Bukan Menteri

"Tidak ada pengaruhnya. Masa orang diberikan biaya besar, tidak ada target kinerja? Indikatornya apa? Itu harus jelas," ujar Muhammad Yusuf Ateh saat ditemui CNN Indonesia di kantornya, kemarin.

Dia menjadikan Kementerian Keuangan sebagai contoh. Hingga tingkat eselon II, Kementerian Keuangan memiliki target kerja dan anggaran. Kemenkeu memiliki ukuran hingga tingkat bawah. Hal itu yang menyebabkan Kemenkeu menjadi kementerian dengan nilai akuntabilitas tertinggi (83.5).

Indikator penilaian tersebut berdasarkan dari beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti, UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat 5 UU No 1 tahun 2004 tentang  Perbendaharaan Negara, Pasal 20 PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan pasal 30 Peraturan Presiden No 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Lihat juga: Soal Monitor Kementerian, Teten Sebut Itu Tugas Lembaganya

Selain tolak ukur kinerja, Ateh mengakui perubahan kepemimpinan juga mempengaruhi akuntabilitas kementerian. Sebab, setiap menteri memiliki manajemen kinerja yang berbeda-beda. Dia mencontohkan kementeriannya sendiri. Pada 2014 lalu, KemenPANRB yang dipimpin Azwar Abu Bakar berpredikat A (sangat baik). Namun saat ini KemenPANRB berpredikat BB (baik).

Sementara, staf KemenPANRB Shokif Khoirul Anam menuturkan timnya memerlukan waktu kurang lebih satu hingga dua bulan untuk mengolah data dari satu kementerian/lembaga. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara.

"Diskusi sebenarnya mereka (kementerian) itu ada untuk apa. Ada tidak rencana strategis selama lima tahun ke depan? Kualitasnya bagus atau enggak? Organisasinya untuk apa?" kata Shokif Khoirul Anam.

Lihat juga: Hasil Evaluasi Kemenpan Disayangkan Kemenpora

Idealnya, ujar Shokif, kementerian/lembaga akan dileburkan apabila eselon I dan II tidak dapat menentukan dan merencanakan kinerja beberapa tahun mendatang. Sehingga, evaluasi ini yang sebenarnya menjadi awal mula adanya perampingan organisasi, kementerian/lembaga. (pit)