Akbar Tandjung Diminta Bantu Selesaikan Konflik Golkar
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Jumat, 08 Jan 2016 10:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Riau, Akbar Tandjung diminta bantuan agar ikut turun tangan menyelesaikan konflik internal partai.
Permintaan itu disampaikan tokoh senior yang juga pengurus Golkar hasil Munas Riau dan Bali yakni Hafiz Zawawi, Indra Bambang Utoyo, Agun Gunanjar dan Priyo Budi Santoso. Sedangkan, Akbar ditemani anggota Dewan Pertimbangan lainnya yakni Ibrahim Ambong, Anwar Arifin, dan Patrice Morin.
"Kami datang untuk meminta dan mengajak agar Bang Akbar bersama kami semua mantan pengurus Bali dan Riau, melakukan gerakan penyelamatan dan pembangunan kembali Partai Golkar," kata Ketua DPP Golkar Munas Bali, Hafizd Zawawi, di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (7/1).
Menurutnya, saat ini partai tengah berada dalam titik terendah akibat dari konflik internal berkepenjangan. Hafidz khawatir kondisi ini akan berlangsung terus-menerus.
"Jangan sampai partai terpuruk keluar dari garis edar demokrasi Indonesia, karena hanya mementingkan golongan dan kelompok masing-masing," ucapnya.
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Indra Bambang Utoyo berpendapat tidak ada jalan lain dari konflik internal partai selain Munas sebagai mekanisme tertinggi yang ada dalam aturan AD/ART. Namun, dia mengusulkan agar semua pihak termasuk senior untuk turun tangan menggelar musyawarah.
"Kami usul, Bang Akbar dan senior di Dewan Pertimbangan untuk kumpul, kita musyawarahkan supaya bisa menyelamatkan Golkar," kata Indra.
Indra menilai dengan digelar Munas, maka Partai Golkar dapat kembali bangkit pada pemilu 2019. Sebaliknya, jika terus terjadi dia menyatakan Partai Golkar hanya jadi bahan cemoohan masyarakat.
"Kalau selamat, bukan tidak mungkin 2019 bangkit. Kalau tidak, bisa jadi cemoohan saja," ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Priyo Budi Santoso mengaku terkejut dengan permintaan Hafidz dan Indra. Sebab, keduanya dianggap orang dekat Aburizal Bakrie (Ical).
"Dua sahabat ini, kurang apa dekatnya dengan Ical. Sesama geng ITB, sama-sama Sumatera bagian selatan. Maka saya agak surprise mereka bicara bukan main," kata Priyo.
Menurut Priyo, dalam kondisi sepeti ini, tidak ada opsi lain kecuali menyatukan Golkar dengan menggelar Munas kembali. Karena setelah berkali-kali melihat aturan AD/ART partai, Priyo mengatakan penyelesaian konflik dengan Munas melalui mekanisme di Mahkamah Partai.
Sehingga Priyo berpendapat saat ini 'bola' berada di tangan tokoh senior seperti Akbar Tandjung, Jusuf Kalla dan Habibie, untuk dapat mendorong pelaksanaan Munas.
"Lalu siapa penyelenggara? AD ART mengatakan DPP, tapi karena tidak ada, kecerdasan berpikir menggunakan Mahkamah Partai dan seluruh orang yang dihormati tadi. Ini kami ingin ikhtiarkan," sebut Priyo.
Priyo menyebutkan bisa saja nantinya dibentuk semacam tim sementara atau ad hoc, atau presidium. Namun, apapun bentuknya, dia menekankan bahwa Munas harus terselenggara. Keberhasilan digelarnya Munas, menurutnya akan mencatatkan sejarah baru bagi para tokoh sesepuh Golkar, khususnya Akbar Tandjung.
"Ini tugas beliau di menit-menit akhir sejarah. Kalau berhasil, Bang Akbar akan kami catat sebagai penyelamat," ujar Priyo.
Akbar mengatakan permintaan dari para eksponen dan pengurus Golkar hasil Munas dan Riau itu sesuai dengan hasil dari Dewan Pertimbangan yang menginginkan Munas digelar.
"Kami dari Dewan Pertimbangan mencermati yang disampaikan. Cita-cita kami sama dengan saudara-saudara sekalian," katanya.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi menyatakan bahwa Musyawarah Nasional akan digelar dalam waktu dekat. Menurutnya paling lambat bulan depan.
"Munas secepatnya, Januari atau Februari ini," kata Muladi usai konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (5/1).
Dia mengatakan, agenda Munas hanya salah satu alternatif untuk menyelesaikan konflik internal Partai Golkar. Munas tersebut akan memberikan rekomendasi yang bersifat utuh untuk mengakhiri masalah partai. (sip)
Permintaan itu disampaikan tokoh senior yang juga pengurus Golkar hasil Munas Riau dan Bali yakni Hafiz Zawawi, Indra Bambang Utoyo, Agun Gunanjar dan Priyo Budi Santoso. Sedangkan, Akbar ditemani anggota Dewan Pertimbangan lainnya yakni Ibrahim Ambong, Anwar Arifin, dan Patrice Morin.
"Kami datang untuk meminta dan mengajak agar Bang Akbar bersama kami semua mantan pengurus Bali dan Riau, melakukan gerakan penyelamatan dan pembangunan kembali Partai Golkar," kata Ketua DPP Golkar Munas Bali, Hafizd Zawawi, di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (7/1).
Lihat juga:DPR Bahas Pergantian Setya Novanto Pekan Ini |
Menurutnya, saat ini partai tengah berada dalam titik terendah akibat dari konflik internal berkepenjangan. Hafidz khawatir kondisi ini akan berlangsung terus-menerus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Indra Bambang Utoyo berpendapat tidak ada jalan lain dari konflik internal partai selain Munas sebagai mekanisme tertinggi yang ada dalam aturan AD/ART. Namun, dia mengusulkan agar semua pihak termasuk senior untuk turun tangan menggelar musyawarah.
Indra menilai dengan digelar Munas, maka Partai Golkar dapat kembali bangkit pada pemilu 2019. Sebaliknya, jika terus terjadi dia menyatakan Partai Golkar hanya jadi bahan cemoohan masyarakat.
"Kalau selamat, bukan tidak mungkin 2019 bangkit. Kalau tidak, bisa jadi cemoohan saja," ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Priyo Budi Santoso mengaku terkejut dengan permintaan Hafidz dan Indra. Sebab, keduanya dianggap orang dekat Aburizal Bakrie (Ical).
"Dua sahabat ini, kurang apa dekatnya dengan Ical. Sesama geng ITB, sama-sama Sumatera bagian selatan. Maka saya agak surprise mereka bicara bukan main," kata Priyo.
Menurut Priyo, dalam kondisi sepeti ini, tidak ada opsi lain kecuali menyatukan Golkar dengan menggelar Munas kembali. Karena setelah berkali-kali melihat aturan AD/ART partai, Priyo mengatakan penyelesaian konflik dengan Munas melalui mekanisme di Mahkamah Partai.
Sehingga Priyo berpendapat saat ini 'bola' berada di tangan tokoh senior seperti Akbar Tandjung, Jusuf Kalla dan Habibie, untuk dapat mendorong pelaksanaan Munas.
"Lalu siapa penyelenggara? AD ART mengatakan DPP, tapi karena tidak ada, kecerdasan berpikir menggunakan Mahkamah Partai dan seluruh orang yang dihormati tadi. Ini kami ingin ikhtiarkan," sebut Priyo.
Priyo menyebutkan bisa saja nantinya dibentuk semacam tim sementara atau ad hoc, atau presidium. Namun, apapun bentuknya, dia menekankan bahwa Munas harus terselenggara. Keberhasilan digelarnya Munas, menurutnya akan mencatatkan sejarah baru bagi para tokoh sesepuh Golkar, khususnya Akbar Tandjung.
"Ini tugas beliau di menit-menit akhir sejarah. Kalau berhasil, Bang Akbar akan kami catat sebagai penyelamat," ujar Priyo.
Akbar mengatakan permintaan dari para eksponen dan pengurus Golkar hasil Munas dan Riau itu sesuai dengan hasil dari Dewan Pertimbangan yang menginginkan Munas digelar.
"Kami dari Dewan Pertimbangan mencermati yang disampaikan. Cita-cita kami sama dengan saudara-saudara sekalian," katanya.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi menyatakan bahwa Musyawarah Nasional akan digelar dalam waktu dekat. Menurutnya paling lambat bulan depan.
"Munas secepatnya, Januari atau Februari ini," kata Muladi usai konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (5/1).
Dia mengatakan, agenda Munas hanya salah satu alternatif untuk menyelesaikan konflik internal Partai Golkar. Munas tersebut akan memberikan rekomendasi yang bersifat utuh untuk mengakhiri masalah partai. (sip)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK