APBD Dicoret-coret, Ahok Sebut Kemendagri Tak Paham

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan amarahnya saat mengetahui bahwa Kementerian Dalam Negeri mencoret enam penyertaan modal pemerintah (PMP) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di APBD 2016. Menurut Basuki, pencoretan tersebut dapat memicu masalah di kemudian hari.

"Misalnya kalian mencoret PMP itu, maka bisa ada masalah," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta.

Pilihan Redaksi Diundang Makan Siang di Balai Kota, Menteri Tjahjo Bahas APBD Menteri Tjahjo: Evaluasi APBD Harus Kelar Sebelum Ganti Tahun Ahok Sebut Evaluasi APBD 2016 Tak Besar Serapan Anggaran Jakarta Hanya 68 Persen di 2015

Ahok, sapaan Basuki, menjelaskan PMP tersebut sudah tertera dalam Peraturan Daerah dengan jumlah modal yang juga telah ditentukan. Namun begitu, kata Ahok, jika PMP tidak sesuai maka Pemerintah Provinsi DKI harus memikirkan cara baru.

Saking murkanya dengan keputusan Kemendagri tersebut, Ahok pun membandingkan PMP BUMD dengan penyertaan modal negara yang diterima oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di pemerintah pusat.

Menurut Ahok, kenapa Direktorat Jenderal Kemendagri tidak mempermasalahkan aset-aset pemerintah yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur.

"Mereka beralasan keuntungan yang diberikan tidak sesuai dengan asetnya. Makanya saya katakan Dirjen ini tak mengerti, main coret dan katakan PMP tak sesuai," ujarnya.

Kemendagri diketahui telah mencoret enam PMP, di antaranya PT Jakpro dan PT Transjakarta. Satu PMP BUMD yang tak dicoret adalah PT MRT, hal tersebut diumumkan oleh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek, kemarin.

Terkait dengan pencoretan tersebut Ahok menjelaskan bahwa pembentukan holding PT Jakpro akan terganggu. Menurutnya pencoretan tersebut membuat sejumlah direksi PT Jakpro memutuskan untuk mengundurkan diri.

"Untuk proyeknya PT Jakpro akan kami pikirkan nanti. Untuk bus (PT Transjakarta) kami akan berhutang, belanja subsidi terlebih dahulu," kata Ahok. (meg)