Ade Komarudin: Masalah Legalitas Pelantikan Sudah Selesai

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Golkar Ade Komarudin enggan menanggapi lebih lanjut legalitas pelantikannya sebagai Ketua DPR yang masih dipermasalahkan sejumlah pihak. Menurutnya, permasalahan itu telah selesai seiring dengan pelantikannya di rapat paripurna kemarin (11/1).

"Masalah itu sudah selesai. Saya tidak mau ungkit-ungkit lagi," ujar Ade Komarudin di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (12/1).

Dia memaklumi adanya perbedaan pandangan atas ditunjuk dan dilantiknya sebagai Ketua DPR. Menurutnya, setiap orang memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda-beda atas status hukum.

Lihat juga: Ade Komarudin Minta Dukungan ke Surya Paloh

Terkait perbedaan pandangan di DPR, menurutnya itu sudah hilang saat dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPR. Rapat Bamus biasa dilakukan oleh perwakilan pimpinan seluruh fraksi dan pimpinan DPR RI.

Rapat dilakukan untuk membahas hal-hal yang akan diagendakan, dibahas dan dimintai pendapat tingkat dua dalam rapat paripurna.

"Semua fraksi setuju saat di Bamus. Pimpinan DPR juga sudah mengkaji secara hukum," katanya.

Lihat juga: Desakan Pencopotan Fahri di Luar PKS Tak Bisa Dilakukan

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Arief Wibowo menyayangkan Ade Komarudin tetap dilantik menjadi Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto. Menurutnya, hal itu dapat menjadi preseden buruk bagi parlemen.

Sebab, ‎masalah dualisme di internal Partai Golkar masih belum selesai. Idealnya, Golkar menyelesaikan permasalahan legalitas kepengurusannya terlebih dahulu.

Lihat juga: Pimpinan DPR Bakal Rapat Koordinasi Pertama dengan Ketua Baru

Hal serupa disampaikan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono. Dia mengaku kecewa sebab pelantikan Ade Komarudin merupakan prosedur yang terkesan terburu-buru.‎ Dia menegaskan, parlemen merupakan milik bersama, bukan hanya untuk segelintir orang.

Kepengurusan Munas Ancol mengajukan Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto. Namun, rapat bamus menentukan rapat paripurna kemarin untuk mengesahkan Ade Komarudin menjadi Ketua DPR.

Fahri Hamzah selaku pemimpin sidang paripurna dianggap telah memaksakan agenda pelantikan Ade Komarudin tanpa mempertimbangkan legalitas partai Golkar yang saat ini masih dirundung dualisme kepemimpinan.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menuding Fahri telah abai terhadap aspirasi partai politil yang sedang berkonflik dan malah cenderung memihak kebijakan tertentu. (bag)