LPSK Diminta Turun Tangan Urusi Korban Bom Thamrin

Jakarta, CNN Indonesia -- Keluarga korban pemboman di Indonesia yang tergabung dalam organisasi Yayasan Penyintas Indonesia meminta agar Pemerintah Indonesia menanggung seluruh biaya pengobatan para korban bom di Jl. MH Thamrin. Menurut mereka sudah menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah dalam menangani para korban tersebut.

Ketua YPI sekaligus korban bom Kuningan 2004 Sucipto Wibowo mengatakan dirinya akan meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendesak pemerintah agar serius dalam membantu penanganan medis ataupun materi bagi para korban bom Thamrin.

"Kami minta agar masalah penanganan terhadap korban diurus secara lebih baik atau bahkan ditingkatkan," kata Sucipto saat ditemui di kawasan Sarinah, Ahad (17/1).

Lihat juga: Enam Jenazah Terkait Teror Jakarta Masih di RS Polri

Sucipto berkaca pada kasus yang menimpa dirinya dan rekan-rekannya di YPI yang hingga kini belum sepenuhnya mendapatkan penanganan serius dari pemerintah. Tidak mau kejadian sama berulang, Sucipto pun terus mendesak agar LPSK terus memonitor penanganan para korban.

Lihat juga: Polisi Pastikan Sugito Bukan Pelaku Terorisme

Ia menjelaskan sejak kejadian bom menimpa dirinya pada 2004 lalu dia belum pernah mendapatkan penanganan maksimal dari pemerintah. Tak hanya dirinya, rekan-rekannya yang merupakan korban bom di Hotel JW Marriot 2009 pun bernasib sama dengan Sucipto.

Berbeda dengan nasib korban di Jakarta, Sucipto mengatakan nasib korban bom Bali, baik bom Bali I ataupun II, sudah mendapatkan penanganan yang lebih baik. Namun penanganan itu diberikan setelah LPSK mendesak pemerintah untuk melakukannya.

"Di akhir 2015 lalu kami mendorong LPSK agar bisa membantu terlaksananya bantuan pengobatan dari pemerintah," katanya.

Sucipto mengatakan program ini sudah berjalan di Bali. "untuk korban di Jakarta masih diusahakan," ujar dia. (bag)