Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh-tokoh Golkar yang tergabung dalam Tim Transisi berbeda sikap menyikapi Rapat Pimpinan Nasional partai itu yang berlangsung 23-25 Januari. Rapimnas itu digelar oleh kubu Musyawarah Nasional Bali pimpinan Aburizal Bakrie.
Ketua Tim Transisi Golkar Jusuf Kalla berpendapat tak masalah kubu Ical melangsungkan Rapimnas. JK bahkan berharap Rapimnas ini dapat menyelesaikan konflik di tubuh partai beringin.
Apalagi sebelumnya JK mengklaim telah terjadi kesepakatan antara Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono –pemimpin kubu Munas Ancol– untuk menggelar Rapimnas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami harapkan sebagaimana yang telah disetujui, Rapimnas mengarah kepada persatuan," kata Jusuf Kalla di kediamannya, Jakarta, Jumat malam (22/1).
Anggota Tim Transisi Akbar Tandjung, meski mengisyaratkan tidak hadir dalam Rapimnas, mengatakan tidak dapat mencampuri gelaran yang menjadi urusan Dewan Pimpinan Pusat Golkar tersebut.
"Bagaimana konstruksinya, saya sendiri tidak tahu persis. Apakah Rapimnas itu akan membicarakan rencana Munas, itu semua kan agendanya DPP," ucap Akbar.
Akbar tak mempermasalahkan aspek posisi hukum penyelenggaraan Rapimnas. Namun ia mengingatkan, Rapimnas tak dapat bermuara kepada Munas. Sebab Munas hanya dapat diselenggarakan oleh tim transisi bentukan Mahkamah Partai Golkar.
Agung Laksono yang juga anggota Tim Transisi secara tegas mengatakan tidak akan menghadiri Rapimnas. "Saya tidak hadir ke Rapimnas. Saya sudah pastikan itu," kata dia.
Anggota Poros Muda Golkar, Ahmad Dolly Kurnia, mempertanyakan gelaran Rapimnas diadakan saat terjadi kevakuman pengurus. Dia juga tak setuju Rapimnas dilakukan untuk mendorong digelarnya Munas.
"Saya skeptis kalau ada yang mengisukan Rapimnas mendorong Munas. Pertama, Ical (Aburizal) menentang Tim Transisi. Kalau legowo menyelesaikan Golkar, Mahkamah Partai dapat menggelar Munas,” ujar Dolly.
Tidak hanya beda sikap soal gelaran Rapimnas, beredar kabar Rapimnas juga akan membahas penguatan peran Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang akan diisi oleh Aburizal Bakrie.
Perubahan atau penguatan peran Dewan Pertimbangan Golkar, kata JK dan Agung, dapat dilaksanakan sepanjang dilakukan melalui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai di Munas, bukan Rapimnas.
(agk)