Dukung Pemerintah, Ical Tegaskan Tak Minta Imbal Balik

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan, dukungan partainya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan tanpa syarat dan tanpa mengharapkan imbal balik.

"Kami tidak ada mengatakan bahwa mendukung pemerintah karena meminta sesuatu, tidak. Tetap pada doktrin Partai Golkar dan kemudian kami melakukan reposisi, maka itulah yang kami lakukan. Tidak ada sesuatu permintaan apapun juga," ujar Ical di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Minggu (24/1).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham menyampaikan, pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang digelar besok malam akan dideklarasikan dukungan Golkar kepada pemerintah.

Pilihan Redaksi Pemerintah Dorong Penyelesaian Masalah Internal Partai Golkar Prabowo Tak Masalah Golkar Bergabung Dukung Pemerintah Ical: Hadirnya Menteri Yasonna Pertanda Rapimnas Golkar Sah Dihadiri Pemerintah, Ical Minta Agung Laksono Datang Rapimnas

"Nanti kalau ada putusan kami bacakan. Itu yang namanya deklarasi. Kalau deklarasi dibacakan, 'Putusan Pimpinan Nasional Partai Golkar menyatakan memperkuat rekomendasi Rapat Konsultasi Nasional mendukung dan bersama pemerintahan Jokowi-JK'," katanya.

Dia menjelaskan, pembacaan deklarasi dukungan kepada pemerintah nantinya akan dilakukan bersamaan dengan pembacaan poin-poin hasil keputusan Rapimnas lainnya.

"Jangan dianggap bahwa itu harus acara tersendiri. Deklarasi adalah sebuah pernyataan secara formal dukungan Golkar terhadap pemerintahan Jokowi-JK," ujar Idrus.

Siang tadi, Ical menegaskan bahwa partainya akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK, namun di saat yang sama masih tetap berada di Koalisi Merah Putih.

"Enggak ada keluar dari KMP," ujarnya.

Ical menjelaskan, Golkar akan duduk bersama mendukung pemerintah, namun bukan berarti duduk di pemerintahan. Menurutnya, kedua hal tersebut berbeda.

"Kita sama-sama duduk, kita menanyakan ke pemerintah (soal) kebijakan apa yang mau dilakukan, misalnya kebijakan tax amnesty, kebijakan perubahan Undang-Undang Minerba, dan sebagainya," katanya.

Dia berpendapat, dengan duduk bersama pemerintah, maka partainya bisa mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah, sebelum keputusan kebijakan itu diambil.

Pada saat pembukaan Rapimnas, Ical sempat memaparkan, reposisi dukungan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Konsultasi Nasional pengurus Golkar di Bali beberapa pekan lalu.

"Saya yakin bahwa kader-kader partai kita akan memutuskan lewat Rapimnas ini agar Partai Golkar memilih jalur pengabdian dengan bersama kekuatan yang dipimpin Presiden Jokowi," kata Ical dalam pidato politiknya.

Ical menjelaskan langkah mendukung pemerintah disebabkan konstelasi politik yang terjadi pada saat ini dan tradisi Partai Golkar yang tidak pernah menjadi oposisi di pemerintahan. (meg)