Trimedya Panjaitan Yakin Golkar Tak Akan Ganggu Istana

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Trimedya Panjaitan meyakini Partai Golkar nantinya tidak akan kembali membuat kegaduhan politik. Pandangan itu disampaikannya menanggapi dukungan Partai Golkar Aburizal Bakrie yang diberikan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Trimedya menyambut baik dukungan yang akhirnya diberikan pihak Ical. Meski dia meyakini dukungan itu merupakan manuver politik Partai Golkar. Namun, dia berpendapat akan semakin baik jika kian banyak partai politik yang mendukung pemerintah.

Pilihan Redaksi Golkar Dukung Jokowi, PKB Tak Merasa Terancam Ade Komarudin dan Setya Novanto Potensial Pimpin Golkar Bambang Soesatyo Unggulkan Ade Komarudin Jadi Pucuk Golkar Golkar Merapat, Jokowi Minta Dualisme Kepemimpinan Selesai

Hal itu pun sejalan dengan sejarah Partai Golkar yang selalu berada dalam lingkar pemerintah.

"Kalau kepentingan politik, pasti ada. Tapi kami yakin mereka (Golkar) tidak akan mengganggu," kata Trimedya Panjaitan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/1).

Dukungan itu baru diberikan Ical, setelah Partai Golkar mengalami kisruh dualisme kepemimpinan selama lebih dari setahun. Di Munas Bali 2014, Ical terpilih kembali menjadi ketua umum dan memutuskan akan membawa Partai Golkar tetap di luar pemerintahan.

Sementara, Agung Laksono yang terpilih menjadi Ketua Umum di Munas Ancol 2014, memutuskan langsung membawa Golkar bergabung dengan partai-partai pendukung pemerintah.

Pemberian dukungan ke pemerintahan, tak dilepaskan dengan pemberian jabatan seperti menteri di Kabinet Kerja. Trimedya menegaskan Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh memilih dan menempatkan siapapun menjadi pembantunya di pemerintahan.

Namun, dia meyakini sejumlah kursi yang kini dipegang PDIP di Kabinet Kerja, tidak akan dikurangi. "Pasti tidak lah. Masa dikurangi? Cuma sedikit gitu. Dikurangi lagi, habis," katanya.

Adapun kader PDIP yang saat ini berada di Kabinet Kerja adalah Puan Maharani (Menteri Koodinator bidang bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM) dan Pramono Anung (Menteri Sekretaris Kabinet). ‎

(meg)