Hanura Minta Golkar Tak Intervensi Jokowi soal Kabinet

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana meminta seluruh pemimpin partai politik untuk tidak mengintervensi hak prerogatif Presiden Joko Widodo dalam menentukan komposisi Kabinet Kerja.

Ia berkata, sarannya tersebut juga berlaku bagi para petinggi Partai Golkar yang awal pekan ini menyatakan dukungan kepada pemerintahan.

"Semua parpol, tanpa terkecuali, harus menahan diri untuk tidak intervensi dan menekan presiden," kata Dadang Rusdiana, Jumat (29/1).

Dadang mengeluarkan pernyataan tersebut menyusul perkataan Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, yang mengaku mendapatkan sinyal dari Istana tentang peluang Golkar mendapat kursi menteri.

Lihat juga: Arsul Minta Jatah Kursi Menteri PPP Tak Diberikan ke Golkar

Kalaupun pada akhirnya Jokowi menempatkan kader Golkar di Kabinet Kerja, Dadang yang saat ini berstatus anggota Komisi X DPR itu berkata tidak akan mempersoalkannya.

Dadang berharap, dukungan partai berlambang pohon beringin itu akan berpengaruh positif untuk daya tawar politik dan pertumbuhan ekonomi.

"Dalam situasi ekonomi seperti sekarang, dibutuhkan kekuatan pemerintah yang efektif dan meyakinkan. Kami menyambut baik dukungan Golkar ke pemerintah," tuturnya.

Lihat juga: Golkar Resmi Dukung Pemerintahan Jokowi

Golkar kubu Aburizal Bakrie dalam Rapat Pimpinan Nasional beberapa hari lalu secara resmi menyatakan dukungan kepada pemerintah. Politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai, membacakan naskah deklarasi tersebut pada Rapimnas yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin pekan ini.

"Atas rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, Partai Golkar mendeklarasikan diri mendukung dan bersama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, untuk melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang dan kesejahteraan rakyat," ujar Yorrys ketika itu.

Naskah deklarasi itu lantas diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Terkait komposisi menteri di Kabinet Kerja, berikut daftar menteri yang berasal dari partai politik:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1. Menteri Koodinator bidang bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani
2. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo
3. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly
4. Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung

Partai Kebangkitan Bangsa
1. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Marwan Djafar
2. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi
3. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri

Partai NasDem
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan
3. Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo

Partai Hanura
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi
2. Menteri Perindustrian, Saleh Husin

Partai Persatuan Pembangunan
Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso

Partai Amanat Nasional
Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Soetrisno Bachir (abm/agk)