Penyelenggaraan Munaslub Golkar Dibahas Pekan Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Bambang Soesatyo menuturkan belum ada kesiapan yang jelas dari rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Pada Rapat Pimpinan Nasional Golkar yang baru lalu, Munaslub sedianya diselenggarakan paling lambat Juni 2016.

Karenanya, jajarannya akan menggelar rapat pekan ini untuk membahas waktu dan tempat penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa. Pembicaraan ini baru dapat dilakukan karena sejumlah pimpinan Partai Golkar masih berada di luar negeri.

Pilihan Redaksi Tim Transisi Kawal Munaslub Golkar Golkar Kubu Ical Sambut Baik SK Menkumham Golkar Munas Riau Pimpinan Ical Diberi Hak Gelar Munas Pemerintah Perpanjang SK Kepengurusan Golkar Hasil Munas Riau

"Diperkirakan Rabu atau Kamis mendatang akan ada pembicaraan. Peserta juga akan dibahas, termasuk personel penyelenggaraan Munas," ujar Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (2/2).

Bambang mengatakan masih belum dapat dipastikan siapa saja yang nantinya akan masuk dalam bursa pemilihan ketua umum. Menurutnya, hal itu akan dibahas lebih lanjut di rapat pleno dewan pimpinan pusat hasil Munas Riau 2009.

"Ada Nurdin Halid, (Ahmadi Noor) Supit, MS Hidayat, Theo Sambuaga dan Yorrys (Raweyai) juga," katanya.

Munaslub sedianya diselenggarakan oleh kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau. Kementerian Hukum dan HAM juga telah memperpanjang masa berlaku Surat Keputusan Menkumham Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 per tanggal 4 September 2012.

Surat keputusan itu menjadi legal standing bagi Partai Golkar untuk menggelar Munas atau Munaslub guna menentukan kepengurusan baru.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Ancol Zainudin Amali memastikan Tim Transisi akan tetap ada dan berfungsi meski tidak diakomodir dalam surat keputusan perpanjangan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Tim transisi kan bertugas mengawasi. Tinggal bagaimana mereka memposisikan diri dengan SK Kemenkumham," kata Zainudin Amali saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Kamis (28/1).  (obs)