KPK Soal Munas Golkar: Setop Suap atau Kami Tangkap

Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Jumat, 29 Jan 2016 19:38 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengungkapkan pihaknya telah mengantungi data intelijen terkait sinyal suap dari kader Golkar.
Bendera Partai Golkar di DPP Golkar Jakarta, Selasa, 9 Desember 2014. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengungkapkan pihaknya telah mengantungi data intelijen terkait sinyal suap dari kader Golkar jelang Musyawarah Nasional (Munas). Saut pun mengingatkan kader partai beringin agar tak melakukannya.

"Kami menangkap sinyal dan bahkan ada angka yang beredar. Tolong disetop angka-angka itu. Sinyal cukup kencang. Kalau tidak, kami tangkap semua," ujar Saut saat jumpa pers di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (29/1).

Saut pun dengan suara lantang mengecam para politikus yang berani bertindak korup. Mantan Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini pun tak segan-segan akan menindak jika peringatan keras ini diabaikan.

"Kalau ingin negara baik, kita harus bersaing dengan sehat. Kami melihat angka tapi tidak menuduh orang," ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nama-nama yang bermunculkan menawarkan dan menyepakati harga untuk transaksi politik uang saat Munas sudah dikantongi. Namun, ia tak dapat mengungkapkan ke publik.

Saut pun kembali menegaskan mencegah lebih baik dari pada menindak. "Mencegah lebih baik. KPK concern pencegahan baik di politik, ideologi, bahkan ekonomi," katanya.

Munas atau Munas Luar Biasa bakal digelar Partai Golkar usai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menghidupkan kembali Surta Keputusan pengurus Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional di Riau tahun 2009. Pengurus ini diberi waktu hingga enam bulan ke depan untuk menggelar kegiatan tersebut. Agenda ini diselenggarakan untuk mengkomodasi dan menjembatani dua kubu di partai berigin.

Gagasan penyelenggaraan Munaslub muncul saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang digelar kubu Aburizal Bakrie pada Sabtu (23/1) di Jakarta. Rapimnas dihadiri beberapa perwakilan pemerintah seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan dan Yasonna Laoly. Kehadiran mereka dianggap menjadi kunci rekonsiliasi. (sip)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER