"Kami tidak pernah mengusir. Mengusir itu untuk binatang, ini kan masyarakat" kata Tarmizi saat dihubungi CNNIndonesia.com dari Jakarta, Sabtu (6/2).
Tarmizi menampik tuduhan yang menyebut dirinya telah mengeluarkan surat edaran untuk mengusir para jemaat Ahmadiyah. Menurutnya, surat yang ada terkait masalah ini hanya notulensi dari rapat yang juga dihadiri perwakilan Ahmadiyah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak masalah siapa saja dengan agama apa saja tinggal di daerah saya. Saya sayang semua warga saya," ujarnya.
"Tidak ada penelantaran. Kami tawarkan tempat, transportasi, penggantian aset. Intinya kami carikan tempat pas di mana mereka bisa diterima, karena percuma pindah kalau lagi-lagi tidak diterima," ujarnya.
Lihat juga:Anak Jemaat Ahmadiyah Diancam Disembelih |
Tarmizi mengatakan Pemerintah tidak memberikan tenggat waktu bagi para jemaat untuk memberikan jawaban. Dia juga tidak memaksa mereka untuk pindah. Namun, dia mengimbau agar para pengikut Ahmadiyah mau dipindahkan demi keamanan mereka sendiri.
Menurut Tarmizi, pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan seluruh pemangku kepentingan setempat untuk membahas permasalahan ini. Dia mengatakan situasi sudah aman dan kondusif pasca pertemuan tersebut.
"Kami masih menunggu jawaban. Yang jelas kami siap, tim kami menawarkan transportasi dan fasilitas," ujarnya.
“Pemerintah daerah Bangka berkonspirasi dengan kelompok Muslim garis keras untuk tak taat hukum agar bisa mengusir jemaah Ahmadiyah dari rumah mereka,” kata Wakil Direktur Human Rights Watch Asia Phelim Kine dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com.
Kine meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan mengintervensi hal ini. Alasannya, ia ingin melihat hak warga Ahmadiyah “dan memberi sanksi pegawai negeri yang advokasi diskriminasi agama.”
Surat bertanggal 5 Januari itu ditandatangani Fery Insani, Sekretaris Daerah Bangka. Isi surat menyatakan Jemaah Ahmadiyah Indonesia harus keluar dari lingkungan Srimenanti Sungailiat atau bertobat. (bag)