"Saya sebagai ketua fraksi di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), saya paham betul semangat dan cara berpikir teman-teman partai lain. Saya harap demikian (mendapatkan dukungan)," kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Sabtu (6/2).
Jika mendapatkan penolakan, kata Abdul, maka pihaknya akan mengajak berdiskusi untuk mencapai tujuan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perubahan sistem pemilihan ini jadi salah satu agenda politik yang didorong PKB berdasarkan hasil musyawarah kerja nasional. PKB, kata Abdul, menilai anggaran pemilihan umum terlampau boros sehingga lebih baik dihapuskan.
ADVERTISEMENT
"Demokrasi kita kan Pancasila. Kan sila keempatnya Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan."
Sementara itu, peneliti bidang politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai usulan PKB ini merupakan kemunduran demokrasi. Dia mengingatkan pemilihan kepala daerah secara langsung telah dilakukan sejak 2005 silam.
"Kebijakan PKB mengembalikan itu tidak populer dan berpotensi menimbulkan resistensi publik," ujar Arya Fernandes saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (6/2).
Arya menilai penerimaan masyarakat atas pemilihan gubernur secara langsung pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, usulan tersebut nantinya malah akan merugikan PKB karena akan munculnya anggapan PKB berseberangan dengan masyarakat. (bag)