PKB Yakin Dapat Dukungan Ubah Mekanisme Pilih Gubernur

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakin meraih dukungan dari partai lain untuk mengembalikan pemilihan gubernur ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

"Saya sebagai ketua fraksi di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), saya paham betul semangat dan cara berpikir teman-teman partai lain. Saya harap demikian (mendapatkan dukungan)," kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Sabtu (6/2).

Jika mendapatkan penolakan, kata Abdul, maka pihaknya akan mengajak berdiskusi untuk mencapai tujuan tersebut.

Dia juga meyakini langkah untuk menghapus pemilihan umum dan menggantinya dengan pemilihan lewat Dewan bukan merupakan kemunduran dalam demokrasi. Malah, menurutnya, langkah itu sesuai dengan ideologi Pancasila.

Lihat juga: Pengamat: Pemilihan Gubernur oleh DPRD Bakal Merugikan PKB

"Itu bukan soal kemajuan atau kemunduran, tapi demokrasi Pancasila sebagai inti harus menjadi bagian dalam kita hidup berkebangsaan. Mundur itu kan label, tapi fakta hakekatnya demikian," tutur Abdul. 

Perubahan sistem pemilihan ini jadi salah satu agenda politik yang didorong PKB berdasarkan hasil musyawarah kerja nasional. PKB, kata Abdul, menilai anggaran pemilihan umum terlampau boros sehingga lebih baik dihapuskan.

Selain itu, gubernur juga memiliki kewenangan kecil dan hanya bersifat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Demokrasi kita kan Pancasila. Kan sila keempatnya Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan."

Lihat juga: PKB Ingin Gubernur Dicalonkan Presiden dan Dipilih DPRD

"Sebenarnya ruh Pancasila itu gotong royong, itu tidak bisa terjadi tanpa musyawarah mufakat," lanjut Abdul.

Sementara itu, peneliti bidang politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai usulan PKB ini merupakan kemunduran demokrasi. Dia mengingatkan pemilihan kepala daerah secara langsung telah dilakukan sejak 2005 silam.

"Kebijakan PKB mengembalikan itu tidak populer dan berpotensi menimbulkan resistensi publik," ujar Arya Fernandes saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (6/2).

Arya menilai penerimaan masyarakat atas pemilihan gubernur secara langsung pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, usulan tersebut nantinya malah akan merugikan PKB karena akan munculnya anggapan PKB berseberangan dengan masyarakat. (bag)