Luhut Pertanyakan Realisasi Puluhan Triliun Dana Otsus Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhur Binsar Pandjaitan mempertanyakan realisasi dana otonomi khusus (otsus) Papua yang mencapai puluhan triliun rupiah. Hal itu ia sampaikan saat rapat kerja tentang otsus Papua dan Papua Barat dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

"Dana pada 2002-2015 mencapai hampir Rp53 triliun, dana otsus mencapai Rp42 triliun dan dana infrastruktur mencapai Rp12 triliun. Nah, masalahnya ke mana itu barang?" kata Luhut di ruang kerja rapat Komite I DPD RI, Jakarta kemarin.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan dirinya sengaja membeberkan jumlah dana otsus tersebut kepada publik agar dapat diawasi bersama. Ia pun mengatakan telah memanggil BPKP untuk segera mengecek pada bulan Maret mendatang.

Lihat juga: Tekan Harga BBM di Timur, Pemerintah Bangun Tangki Timbun

"Jumlah tersebut bukan uang yang sedikit. Sementara sekarang belum terlihat ada kualitas yang bagus di Papua. Saya sudah beritahu gubernurnya, kalau kamu macam-macam, kamu akan berhadapan dengan saya," katanya.

Di sisi lain, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan pemberian kewenangan otsus ke Papua dilakukan agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Kendati demikian, hasil evaluasi BIN menyatakan masih ada kelompok di Papua yang merasa didiskriminasi.

"Saat ini kami sudah membuat sikap dalam penyelesaian konflik Papua, yaitu dari paradigma keamanan menjadi berparadigma kesejahteraan. Kami menyesuaikan diri dengan membentuk Satgas Papua Damai," kata Sutiyoso.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden untuk urusan Papua Lenis Kogoya menyebut bahwa dalam menangani Papua pemerintah harus melakukan pendekatan yang bersifat lunak.

Lihat juga: Sudahkah Bali Memenuhi Kriteria Otonomi Khusus?

"Pendekatannya harus dilakukan seperti orangtua mengurus anaknya. Kalau dilihat, saat ini keadannya sudah jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Selain Luhut dan Sutiyoso, rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowam tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Staf Khusus Presiden untuk urusan Papua Lenis Kogoya, serta perwakilan dari pemda Papua dan Papua Barat. (pit)