Romy Minta Pemerintah Selesaikan PPP Seperti Golkar
Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Sabtu, 13 Feb 2016 02:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romi) ingin konflik internal partai berlambang Ka'bah tersebut diselesaikan seperti cara Partai Golongan Karya, yakni melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Hal tersebut disampaikan Romy di Kompleks Istana Kepresidenan saat menghadiri pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.
"(Seperti) pemecahan kasus Golkar yang dikembalikan ke pengurusan muktamar Munas Riau, melalui Munas Luar Biasa,"kata Romy menjelaskan, Jumat (12/2).
Cara tersebut dinilai efektif, kata Romy, karena dia melihat persoalan PPP dengan Golkar serupa. Oleh karena itu Munaslub juga akan berfungsi buat konflik PPP.
Untuk mencari titik penyelesaian (islah), Romy mengatakan pihaknya akan kembali melakukan pertemuan dengan Ketua PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz.
"Saya akan menemui Djan Faridz setelah Djan kembali dari berobat di luar negeri,"ujar Romy.
Lebih jauh, Djan mengatakan sepakat dengan pernyataan sesepuh PPP, Maimun Zubair, yang juga merupakan Ketua Dewan Syuro PPP mengenai perlunya intervensi pemerintah atas kasus konflik internal PPP.
"Pemerintah memiliki kewenangan karena Undang-undang partai politik memberikan kewenangan tentang penetapan pengesahan DPP parpol kepada Menkumham sebagai pembantu Presiden,"kata Romy.
Oleh karena itu, dia menilai jika persoalan konflik PPP akan berlarut-larut maka sudah selayaknya pemerintah menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikannya.
Sebelumnya, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Maimun Zubair yang juga dikenal sebagai Mbah Moen, menyambangi Istana Kepresidenan dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Mbah Moen salah satunya untuk membicarakan persoalan konflik internal PPP.
"Saya menyerahkan muktamar islah (kepada pemerintah) mana yang maslahah, yang baik," kata Mbah Moen.
Mengenai kedatangan tersebut, Romy mengatakan memberikan dukungan sepenuhnya sebagai DPP untuk mencari islah sejati.
"Kedatangan Kyai Moen juga sekaligus menyempurnakan langkah para senior partai sebelumnya yang juga mendatangi Presiden, Menkopolhukam dan Menkumham,"ujar Romy.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menolak wacana penyelenggaraan muktamar islah yang digiatkan sejumlah kader senior partainya.
Menurut Djan, wacana tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung. Djan berkukuh dia tetap ketua umum sah partai berlambang Ka'bah tersebut.
"Menyelenggarakan muktamar islah itu melanggar hukum, sama seperti teroris yang melanggar hukum," kata Djan Faridz melalui pesan singkat, Senin (1/2).
Penolakan Djan atas muktamar islah juga turut didukung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Habil Marati. Menurutnya, penyelenggaraan muktamar hanya akan membuat konflik internal partai semakin melebar dan berpotensi menyebabkan kekacauan. (pit)
Hal tersebut disampaikan Romy di Kompleks Istana Kepresidenan saat menghadiri pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.
"(Seperti) pemecahan kasus Golkar yang dikembalikan ke pengurusan muktamar Munas Riau, melalui Munas Luar Biasa,"kata Romy menjelaskan, Jumat (12/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mencari titik penyelesaian (islah), Romy mengatakan pihaknya akan kembali melakukan pertemuan dengan Ketua PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz.
Lebih jauh, Djan mengatakan sepakat dengan pernyataan sesepuh PPP, Maimun Zubair, yang juga merupakan Ketua Dewan Syuro PPP mengenai perlunya intervensi pemerintah atas kasus konflik internal PPP.
"Pemerintah memiliki kewenangan karena Undang-undang partai politik memberikan kewenangan tentang penetapan pengesahan DPP parpol kepada Menkumham sebagai pembantu Presiden,"kata Romy.
Sebelumnya, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Maimun Zubair yang juga dikenal sebagai Mbah Moen, menyambangi Istana Kepresidenan dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Mbah Moen salah satunya untuk membicarakan persoalan konflik internal PPP.
"Saya menyerahkan muktamar islah (kepada pemerintah) mana yang maslahah, yang baik," kata Mbah Moen.
Mengenai kedatangan tersebut, Romy mengatakan memberikan dukungan sepenuhnya sebagai DPP untuk mencari islah sejati.
"Kedatangan Kyai Moen juga sekaligus menyempurnakan langkah para senior partai sebelumnya yang juga mendatangi Presiden, Menkopolhukam dan Menkumham,"ujar Romy.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menolak wacana penyelenggaraan muktamar islah yang digiatkan sejumlah kader senior partainya.
Menurut Djan, wacana tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung. Djan berkukuh dia tetap ketua umum sah partai berlambang Ka'bah tersebut.
"Menyelenggarakan muktamar islah itu melanggar hukum, sama seperti teroris yang melanggar hukum," kata Djan Faridz melalui pesan singkat, Senin (1/2).
Penolakan Djan atas muktamar islah juga turut didukung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Habil Marati. Menurutnya, penyelenggaraan muktamar hanya akan membuat konflik internal partai semakin melebar dan berpotensi menyebabkan kekacauan. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK