Ahok Siapkan Tiga Rumah Susun Tampung Warga Kalijodo

"Semua rusun sudah disiapkan, ada 400 lebih," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/2). 

Berdasarkan omongan Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, beberapa waktu lalu rusun yang bisa dipakai nantinya adalah Rusun Daan Mogot, Rusun Marunda, dan Rusun Cakung. Hanya saja, warga Kalijodo yang bisa mendaftar untuk masuk ke rusun hanya warga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta. 

Hingga saat ini, Ahok, sapaan Basuki, mengatakan bahwa baru ada kurang lebih 25 kepala keluarga yang mendaftar untuk masuk rusun. Angka tersebut hanya bertambah lima dari jumlah pendaftar kemarin. Masalah ancaman yang didapat warga masyarakat dianggap menjadi penyebab sedikitnya peminat rusun-rusun tersebut. 

Lihat juga: Ahok Tunggu Warga Kalijodo Bongkar Bangunan Secara Sukarela

Namun begitu Ahok menegaskan masalah ancaman tersebut hanya menjadi urusan ke dua. "Kita santai saja, yang penting itu rusunnya siap. Walaupun rusunnya jauh yang penting masih di Jakarta," kata Ahok. Menurutnya, jika rumah warga diratakan mereka bakal kebingungan mau tinggal di mana. "Kami mau lihat berapa lama mereka kuat tinggal di lahan terbuka," ujar dia.

Lihat juga: Diberi SP 1, Pelacur Lenyap dari Kalijodo

Surat peringatan (SP) 1 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke warga Kalijodo sudah dilayangkan hari ini dan Ahok mengaku akan menunggu apakah warga Kalijodo bersedia membongkar rumahnya secara sukarela atau tidak. "Kami sudah memberi SP1 hari ini dan kami menunggu apakah akan bongkar sendiri atau tidak," kata Ahok. 

Ahok menjelaskan pihaknya akan menunggu setidaknya tujuh hari untuk melihat apakah warga mau membongkar rumahnya sendiri atau tidak. Jika tidak maka setelah tujuh hari itu SP2 akan dikeluarkan dengan pemberitahuan yang sama. Jika SP2 tak juga digubrik, maka SP3 akan dilayangkan sebelum akhirnya surat perintah bongkar turun untuk dilakukan pembongkaran paksa. 

Menurut Ahok jika pembongkaran paksa dilakukan maka Satuan Polisi Pamong Praja yang akan turun ke lapangan. "Kalau kami bongkar pasti Polda Metro Jaya akan back up karena penataan kota itu urusan Satpol PP," kata dia.